%0 Generic
%A WANDA TRI, OKTAFIYANA
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:84123
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PEMENUHAN HAK POLITIK PEREMPUAN (STUDI KASUS  PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DAN 2019) 
%U http://digilib.unila.ac.id/84123/
%X Pemenuhan hak politik perempuan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia  sering kali menghadapi kesenjangan antara regulasi yang telah diterapkan dan  realitas di lapangan. Studi ini membahas implementasi keterwakilan perempuan  pada Pemilu 2014 dan 2019, dengan fokus pada hambatan struktural, kultural, dan  ekonomi yang memengaruhi pelaksanaannya. Pendekatan yuridis-sosiologis  digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan kondisi sosial  budaya yang relevan, berdasarkan teori kesetaraan gender dan hak asasi manusia.  Meskipun aturan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif telah diatur  melalui berbagai regulasi, implementasinya masih terkendala oleh budaya patriarki,  stereotip gender, dominasi laki-laki dalam partai politik, serta keterbatasan  dukungan finansial dan pelatihan. Temuan menunjukkan bahwa evaluasi regulasi,  edukasi masyarakat, dan penguatan kebijakan afirmatif sangat diperlukan untuk  mengatasi hambatan tersebut. Berbagai rekomendasi diusulkan untuk memperkuat  keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk pelatihan kepemimpinan,  perubahan budaya politik yang lebih inklusif, serta pengawasan terhadap penerapan  kebijakan afirmatif. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan  partisipasi perempuan secara signifikan dan mendorong terciptanya kesetaraan  substantif dalam sistem politik Indonesia.   Kata Kunci: Gender, Hak Politik Perempuan, Pemilu      The fulfillment of women's political rights in Indonesia's General Elections  (Pemilu) often faces a gap between established regulations and their practical  implementation. This study focuses on the 2014 and 2019 elections, analyzing  structural, cultural, and economic barriers to the realization of these rights. A  normative-empirical approach was employed, combining legal analysis of relevant  regulations with empirical data on the implementation of affirmative policies. The  study is grounded in gender equality and human rights theories, referencing key  frameworks such as the Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination Against Women (CEDAW) and Law Number 7 of 2017 on General  Elections.Despite the regulation mandating a 30% quota for women in legislative  candidate lists, its implementation has faced significant challenges. These include  patriarchal culture, gender stereotypes, male dominance in political parties, and  limited financial and training support for women. Findings highlight the need for  regulatory evaluations, public education, and sustained support to overcome these  barriers. Recommendations include strengthening affirmative policies, providing  leadership training for women, and fostering a more inclusive political culture.  These steps are crucial to achieving more significant representation of women and  ensuring substantive equality in Indonesia’s political system.   Keywords: Gender, Women’s Political Rights, Elections