creators_name: Dhiya’ul Haq , Syarief creators_id: 2112011483 type: other datestamp: 2025-02-18 02:45:00 lastmod: 2025-02-18 02:45:00 metadata_visibility: show title: ANALISIS ASAS KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan : 827/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) ispublished: pub subjects: 340 subjects: 345 full_text_status: restricted abstract: Indonesia sebagai negara hukum memiliki hubungan erat dengan asas kemanfaatan hukum. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksakan dengan sanksi, apabila memang masyarakat merasakan manfaat dari kepatuhan tersebut. Nilai kemanfaatan tersebut berhubungan langsung dengan kepentingan dari setiap subjek hukum karena kaidah hukum menekankan perlindungan terhadap kepentingan dari setiap subyek hukum dalam kedudukannya sebagai pihak-pihak dalam suatu peristiwa hukum tertentu. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk asas kemanfaatan dalam putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan apakah asas kemanfaatan hukuman mati yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini melibatkan narasumber penelitian, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui pengumpulan, klasifikasi, dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk asas kemanfaatan dalam penjatuhan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari pertimbangan untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat agar tercipta masyrakat yang aman, beradab, dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak tatanan sosial dan kesehatan publik. Penerapannya dalam kasus narkotika bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat dengan mengurangi peredaran narkotika yang merugikan banyak orang. Adapun dibelakukannya hukuman mati dapat dirasakan kebermanfaatan secara menyeluruh bagi pelaku, korban, masyarakat maupun negara. Ancaman pidana mati semata-mata tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana. Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana dalam hal ini haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, baik bagi pelaku maupun masyarakat (utilitarianism). Fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan berat dan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang diancam dengan pidana mati. Saran dalam penelitian ini adalah terdapat cara alternatif pemidanaan yang lebih manusiawi dengan mengedepankan HAM (Hak Asasi Manusia), yakni dengan memberikan pidana penjara seumur hidup dengan tetap mempertimbangkan rehabilitasi bagi pelaku. Serta, hukuman mati belum pantas diterapkan untuk saat ini di Indonesia, terkhusus tindak pidana narkotika, selain belum adanya regulasi yang tepat juga tidak adanya ketegasan hukum yang tertib dan menyeluruh bagi para pelaku tindak pidana narkotika. Hukuman mati merupakan extraordinary crime seharusnya aparatur penegak hukum menggunakan langkah preventif (pencegahan) untuk mencegah tindak pidana serupa di kemudian hari. Kata Kunci : Asas Kemanfaatan, Pidana Mati, Narkotika . Indonesia as a country of law has a close relationship with the principle of legal utility. The community will obey the law without the need to be forced with sanctions, if indeed the community feels the benefits of this compliance. The value of benefits is directly related to the interests of each legal subject because the rule of law emphasizes the protection of the interests of each legal subject in his position as parties to a certain legal event. The implementation of the execution of the death penalty is regulated in Law No.2/PNPS/1964 concerning Procedures for the Implementation of the Death Penalty imposed by the Courts within the General and Military Courts and its implementation is regulated in the Regulation of the National Police Chief No.12 of 2010 concerning Procedures for the Implementation of the Death Penalty. The problem of this study is how the form of the principle of usefulness in the death penalty verdict against the perpetrators of narcotics crimes and whether the principle of usefulness of the death penalty imposed by the judge is in accordance with the theory of the purpose of punishment. This research is a normative juridical and empirical juridical research. This research involved research resource persons, namely the Judge of the Tanjung Karang District Court, the Prosecutor of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, and a Lecturer of the Criminal Law Section of the University of Lampung. The method of data collection is through literature studies and field studies with data processing through data collection, classification, and systematization. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the research and discussion show that the form of the principle of usefulness in imposing the death penalty on the perpetrators of narcotics crimes can be seen from considerations to prevent wider negative impacts on society in order to create a safe, civilized, and just society, taking into account that narcotics abuse can damage the social order and public health. Its application in narcotics cases aims to provide a deterrent effect for perpetrators and provide greater benefits to the community by reducing the circulation of narcotics that harm many people. The imposition of the death penalty can be felt as a whole for the perpetrators, victims, society and the state. Threat the death penalty is not to avenge the actions of the perpetrators of criminal acts. Crime is not just to take revenge on people who have committed a criminal act. Criminal imposition in this case must have certain purposes that are useful, both for the perpetrator and the community (utilitarianism). The function of the death penalty in the penal system in Indonesia is as a last resort to protect the public from the evil acts of serious crimes and to give fear to the public so that they do not commit serious crimes that are threatened with the death penalty. The suggestion in this study is that there is an alternative way of criminalization that is more humane by prioritizing human rights (Human Rights), namely by providing life imprisonment while still considering rehabilitation for the perpetrator. Also, the death penalty is not appropriate to be applied for now in Indonesia, especially for narcotics crimes, in addition to the lack of proper regulations and the absence of orderly and comprehensive legal firmness for perpetrators of narcotics crimes. The death penalty is an extraordinary crime , law enforcement officials should use preventive measures to prevent similar crimes in the future. Keywords: Principle of Utility, Death Penalty, Narcotics date: 2025-02-05 date_type: published publisher: FAKULTAS HUKUM place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG citation: Dhiya’ul Haq , Syarief (2025) ANALISIS ASAS KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan : 827/Pid.Sus/2023/PN.Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/84165/1/ABSTRAK.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/84165/2/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20LAMPIRAN.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/84165/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf