<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH"^^ . "Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penyediaan Ruang\r\nTerbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, mengevaluasi\r\nfaktor-faktor penyebab RTH di Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi serta\r\nmenganalisis upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyediaan RTH.\r\nPenelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris. Data yang digunakan\r\nadalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi\r\nkepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis dengan\r\nanalisis hukum berupa interprestasi hukum. Hasil penelitian ini adalah kebijakan\r\npenyediaan RTH di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Undang-Undang\r\nPenataan Ruang dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar\r\nLampung yang di mana dalam peraturan tersebut mengharuskan jumlah RTH 30%\r\nyaitu 20% publik dan 10% privat. Kebijakan tersebut juga menjelaskan bagaimana\r\ntata cara untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH serta yang bertanggung jawab\r\ndalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandar Lampung. Belum\r\nterpenuhinya RTH di Kota Bandar Lampung disebabkan karena regulasi dan\r\nperaturan yang berubah-ubah dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah\r\nKota Bandar Lampung masih memprioritas bangunan gedung daripada penyediaan\r\nRTH di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan\r\ndan masifnya pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung, serta\r\nkurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya RTH\r\ndalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Upaya yang dilakukan\r\nPemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemenuhan penyediaan RTH adalah\r\nmenjaga dan mempertahankan ketersediaan RTH yang masih dimiliki, menetapkan\r\nhutan mangrove sebagai RTH, menjadikan RTH pada sepanjang sempadan pantai,\r\nsempadan sungai, dan sepanjang jalan, dan Pemerintah juga mewajibkan kepada\r\npihak terkait ketika ada pembangunan perumahan/gedung wajib menyediakan 10%\r\nRTH dari luas lahan pembangunan tersebut.\r\nKata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah, Bandar Lampung.\r\nThe aim of this research is to analyze the policy of providing Green Open Space by\r\nthe Bandar Lampung City Government, evaluate the factors that cause green open\r\nspace in Bandar Lampung City to not be fulfilled and analyze the efforts of the\r\nBandar Lampung City Government in providing green open space. This research\r\nuses normative and empirical research. The data used are primary data and\r\nsecondary data with data collection techniques, namely literature study and field\r\nstudy through interviews, then analyzed using legal analysis in the form of legal\r\ninterpretation. The results of this research are that the policy for providing green\r\nopen space in Bandar Lampung City has been regulated in the Spatial Planning Law\r\nand Regional Spatial Planning Regulation of Bandar Lampung City, where the\r\nregulation requires the amount of green open space to be 30%, namely 20% public\r\nand 10% private. . The policy also explains the procedures for providing and\r\nutilizing green open space as well as who is responsible for providing and utilizing\r\ngreen open space in Bandar Lampung City. The lack of green open space in Bandar\r\nLampung City is due to changing regulations and regulations from the Bandar\r\nLampung City Government. The Bandar Lampung City Government still prioritizes\r\nbuilding construction rather than providing green open space in Bandar Lampung\r\nCity which has resulted in land conversion and massive infrastructure development\r\nin Bandar City. Lampung, as well as the lack of awareness among the people of\r\nBandar Lampung City regarding the importance of green open space in maintaining\r\nthe balance of the urban ecosystem. The efforts made by the Bandar Lampung City\r\nGovernment in fulfilling the provision of green open space are maintaining and\r\nmaintaining the availability of green open space that is still owned, designating\r\nmangrove forests as green open space, making green open spaces along coastal\r\nborders, river borders and along roads, and the Government also makes it\r\nmandatory for related parties when there are Housing/building developments are\r\nrequired to provide 10% green open space of the development land area.\r\nKeywords: Green Open Space, Regional Regulations, Bandar Lampung."^^ . "2024-05-16" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "MAHENDRA\t"^^ . "FAZRI "^^ . "MAHENDRA\t FAZRI "^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - FAZRI MAHENDRA.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - FAZRI MAHENDRA.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM\r\nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN\r\n\r\nRENCANA TATA RUANG WILAYAH (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #84327 \n\nKEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM \nPENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN \n \nRENCANA TATA RUANG WILAYAH\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .