%A MAHENDRA	 FAZRI 
%T KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
%X Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penyediaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, mengevaluasi
faktor-faktor penyebab RTH di Kota Bandar Lampung tidak terpenuhi serta
menganalisis upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyediaan RTH.
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dan empiris. Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi
kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara, kemudian dianalisis dengan
analisis hukum berupa interprestasi hukum. Hasil penelitian ini adalah kebijakan
penyediaan RTH di Kota Bandar Lampung telah diatur dalam Undang-Undang
Penataan Ruang dan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar
Lampung yang di mana dalam peraturan tersebut mengharuskan jumlah RTH 30%
yaitu 20% publik dan 10% privat. Kebijakan tersebut juga menjelaskan bagaimana
tata cara untuk penyediaan dan pemanfaatan RTH serta yang bertanggung jawab
dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kota Bandar Lampung. Belum
terpenuhinya RTH di Kota Bandar Lampung disebabkan karena regulasi dan
peraturan yang berubah-ubah dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah
Kota Bandar Lampung masih memprioritas bangunan gedung daripada penyediaan
RTH di Kota Bandar Lampung yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan
dan masifnya pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung, serta
kurangnya kesadaran masyarakat Kota Bandar Lampung akan pentingnya RTH
dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Upaya yang dilakukan
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pemenuhan penyediaan RTH adalah
menjaga dan mempertahankan ketersediaan RTH yang masih dimiliki, menetapkan
hutan mangrove sebagai RTH, menjadikan RTH pada sepanjang sempadan pantai,
sempadan sungai, dan sepanjang jalan, dan Pemerintah juga mewajibkan kepada
pihak terkait ketika ada pembangunan perumahan/gedung wajib menyediakan 10%
RTH dari luas lahan pembangunan tersebut.
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah, Bandar Lampung.
The aim of this research is to analyze the policy of providing Green Open Space by
the Bandar Lampung City Government, evaluate the factors that cause green open
space in Bandar Lampung City to not be fulfilled and analyze the efforts of the
Bandar Lampung City Government in providing green open space. This research
uses normative and empirical research. The data used are primary data and
secondary data with data collection techniques, namely literature study and field
study through interviews, then analyzed using legal analysis in the form of legal
interpretation. The results of this research are that the policy for providing green
open space in Bandar Lampung City has been regulated in the Spatial Planning Law
and Regional Spatial Planning Regulation of Bandar Lampung City, where the
regulation requires the amount of green open space to be 30%, namely 20% public
and 10% private. . The policy also explains the procedures for providing and
utilizing green open space as well as who is responsible for providing and utilizing
green open space in Bandar Lampung City. The lack of green open space in Bandar
Lampung City is due to changing regulations and regulations from the Bandar
Lampung City Government. The Bandar Lampung City Government still prioritizes
building construction rather than providing green open space in Bandar Lampung
City which has resulted in land conversion and massive infrastructure development
in Bandar City. Lampung, as well as the lack of awareness among the people of
Bandar Lampung City regarding the importance of green open space in maintaining
the balance of the urban ecosystem. The efforts made by the Bandar Lampung City
Government in fulfilling the provision of green open space are maintaining and
maintaining the availability of green open space that is still owned, designating
mangrove forests as green open space, making green open spaces along coastal
borders, river borders and along roads, and the Government also makes it
mandatory for related parties when there are Housing/building developments are
required to provide 10% green open space of the development land area.
Keywords: Green Open Space, Regional Regulations, Bandar Lampung.
%D 2024
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%L eprints84327