@misc{eprints84368,
           month = {Agustus},
           title = {KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN FIDUSIA (SKMF) DI BAWAH

TANGAN DALAM PROSES PEMBUATAN
AKTA JAMINAN FIDUSIA},
          author = {SRI ASTUTI WINDI },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/84368/},
        abstract = {Keabsahan Surat Kuasa Membebankan Fidusia (selanjutnya disebut SKMF) di bawah tangan
dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia masih menjadi pro-kontra di tengah lembaga
pembiayaan hingga saat ini. Ketidakhadiran debitur pada saat pembacaan akta jaminan fidusia
oleh notaris menjadi tantangan yang cukup signifikan terhadap keabsahan proses tersebut.
Dalam UU Jaminan Fidusia tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban pihak debitur
untuk hadir pada saat pembuatan akta jaminan fidusia. Permasalahan utama yang diangkat
adalah bagaimana kedudukan hukum dari surat kuasa membebankan fidusia yang dibuat di
bawah tangan terhadap proses pembuatan akta jaminan fidusia serta akibat hukum dan
mekanisme sita jaminan jika Surat Kuasa Membebankan Fidusia (SKMF) di bawah tangan
dinyatakan tidak sah dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia..

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif.
Tipe penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan konseptual
dengan menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi pustaka dan studi
dokumen, serta analisis data dilakukan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum jaminan, Surat Kuasa Membebankan
Fidusia (SKMF) yang dibuat di bawah tangan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat
formil yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan Akta
Jaminan Fidusia yang dibuat menjadi tidak sah dan berakibat hukum pada perjanjian jaminan
fidusia yang menjadi batal demi hukum, sehingga mekanisme sita jaminan tidak dapat
dilakukan. Kreditor hanya dapat mengajukan tuntutan wanprestasi kepada debitur.
Kata kunci : Akta Jaminan Fidusia, Akibat Hukum, Keabsahan, Surat Kuasa
Membebankan Fidusia.


The Validity of the Fiduciary Power of Attorney (hereinafter referred to as SKMF) under hand
in the process of making a fiduciary guarantee deed is still a pro-contra in the financing
institutions until now. The absence of the debtor at the time of the reading of the fiduciary
guarantee deed by the notary becomes a significant challenge to the validity of the process.
The Fiduciary Guarantee Law does not clearly regulate the obligation of the debtor to be
present at the time of the making of the fiduciary guarantee deed. The main issue raised is how
the legal standing of the fiduciary power of attorney made under hand against the process of
making the fiduciary guarantee deed as well as the legal consequences and the mechanism of
confiscation of collateral if the Fiduciary Power of Attorney (SKMF) under hand is declared
invalid in the process of making the fiduciary guarantee deed.
The type of research used in this thesis writing is normative research. The type of research used
is descriptive research, through a normative conceptual approach using secondary data
sources with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection methods are
carried out in two ways, namely literature study and document study, and data analysis is
carried out qualitatively.

The research of the discussion show that in security law, the Fiduciary Power of Attorney
(SKMF) made under hand is considered invalid because it does not meet the formal
requirements stipulated in the Fiduciary Guarantee Law. This causes the Fiduciary Guarantee
Deed made to be invalid and has legal consequences on the fiduciary guarantee agreement
which becomes null and void by law, so that the confiscation mechanism cannot be carried out.
Creditors can only file a default claim against the debtor.

Keywords : Fiduciary Power of Attorney, Fiduciary Guarantee Deed, Legal Consequences,
Validity.}
}