%0 Thesis
%9 Masters
%A 	Darra , Ananda
%B ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:84444
%I UNIVERSITAS LAMPUNG 
%T POLA KOMUNIKASI POLITIK PEMIMPIN PEREMPUAN ASEAN  DALAM MENYERAP DAN MENYALURKAN ASPIRASI PUBLIK  (Studi Deskriptif Empat Negara yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, dan    Thailand)
%U http://digilib.unila.ac.id/84444/
%X Studi ini menelaah komunikasi politik pemimpin perempuan ASEAN dengan  memanfaatkan teori retorika persuasif (Aristotle, 1954) dan model Nonviolence  Communication (Rosenberg, 2015) dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat  dalam kebijakan publik. Menurut (UN Women, 1990) kuota partisipasi perempuan  ditetapkan minimal 30 persen, namun di negara-negara ASEAN masih dibawah 30  persen. Pada penelitian terdahulu mengatakan bahwa masalah komunikasi politik yang  lazim terjadi adalah ketidakberdayaan perempuan dalam pengambilan kebijakan di ruang  parlemen. Hal tersebut didasari atas dominan nya peran laki-laki dalam pembentukan  kebijakan dan memengaruhi dinamika komunikasi politik di dalam lembaga legislatif.  Berdasarkan permasalahan ini, maka dilakukan penelitian mengenai pola  komunikasi pemimpin perempuan dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik, dan  hambatan yang ditemui pemimpin perempuan dalam komunikasi politik. Metode yang  digunakan merupakan kajian fenomenologi dengan teknik pengumpulan data melalui  analisis dokumen dan wawancara intensif dengan informan kunci pemimpin perempuan  ASEAN Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi politik pemimpin  perempuan ASEAN dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi publik mencerminkan 6  temuan peneliti; keselarasan, interpretasi, pemenuhan hak asasi, sinergi, konsensus, dan  inklusifitas. Indonesia dan Filipina memiliki kecenderungan pola komunikasi politik yang  mencerminkan 6 temuan peneliti. Sedangkan Malaysia dan Thailand terdapat perbedaan  dikarenakan regulasi politik yang ada dan hambatan budaya yang mendasari sistem  politik mereka. Perbedaan pola komunikasi politik keempat negara tersebut juga  diidentifikasi melalui hambatan komunikasi yang signifikan dalam proses penyerapan dan  penyaluran aspirasi. Hambatan tersebut meliputi stereotipe gender dan sosio-ekonomi  dalam penyerapan aspirasi, serta stereotipe gender dan regulasi politik dalam penyaluran  aspirasi.  Kata Kunci: Pemimpin Perempuan ASEAN, Nonviolence Communication, Retorika  Persuasif, Konsensus, Inklusif.  This study examines the political communication of female leaders in ASEAN by  utilizing the theory of persuasive rhetoric (Aristotle, 1954) and the Nonviolence  Communication model (Rosenberg, 2015) in absorbing and conveying the aspirations of  the people in public policy. According to UN Women (1990), the quota for women's  participation is set at a minimum of 30 percent, but in ASEAN countries, it remains  below 30 percent. Previous research has indicated that a common issue in political  communication is the disempowerment of women in policy-making in parliamentary  settings. This is rooted in the dominant role of men in policy formation and influences the  dynamics of political communication within legislative bodies. Based on this issue,  research was conducted on the communication patterns of female leaders in absorbing  and conveying public aspirations, as well as the barriers faced by female leaders in  political communication. The method used was a phenomenological study with data  collection techniques through document analysis and intensive interviews with key  informants of female leaders from ASEAN countries Indonesia, the Philippines,  Malaysia, and Thailand. The research findings indicate that the political communication  patterns of female leaders in ASEAN in absorbing and conveying public aspirations  reflect six researcher findings: alignment, interpretation, fulfillment of human rights,  synergy, consensus, and inclusivity. Indonesia and the Philippines tend to exhibit political  communication patterns that reflect these six findings. Meanwhile, Malaysia and  Thailand show differences due to existing political regulations and cultural barriers  underlying their political systems. The differences in political communication patterns in  these four countries are also identified through significant communication barriers in the  process of absorption and conveyance of aspirations. These barriers include gender and  socio-economic stereotypes in aspiration absorption, as well as gender stereotypes and  political regulations in aspiration conveyance.  Keywords: Female Leaders in ASEAN, Nonviolence Communication, Persuasive  Rhetoric, Consensus, Inclusive.