%0 Generic
%A Satrio , Paksi Wicaksono 
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:84517
%I FAKULTAS HUKUM
%T TINJAUAN ALAT BERAT SEBAGAI OBJEK PAJAK DAN  POTENSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH    PROVINSI LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/84517/
%X Pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017  yang menyatakan bahwa alat berat tidak dapat lagi dikenakan pajak oleh  pemerintah daerah, namun dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 1  Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan  Pemerintahan Daerah, alat berat kembali dikenakan pajak dengan nama Pajak Alat  Berat, sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi dapat kembali memungut pajaknya,  termasuk Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama,  bagaimanakah kedudukan alat berat sebagai objek pajak daerah di Provinsi  Lampung, kedua, bagaimanakah potensi pajak alat berat bagi pendapatan asli  daerah Provinsi Lampung.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis  empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi  ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu  yang terjadi dalam masyarakat.  Hasil penelitian ini menunjukan : Pertama, keberadaan alat berat di Provinsi  Lampung masih eksis, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi  Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  sebagai peraturan baru sehingga alat berat kembali dapat dikenakan pajak. Kedua,  potensi pajak alat berat bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung itu ada  selama masih diatur didalam Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah itu jumlahnya sedikit. Pada masa tenggang 3 tahun  berlakunya UU PDRD pasca Putusan MK terhadap pengenaan pajak atas alat berat,  potensi alat berat masih juga belum sesuai sasaran. Setelah masa tenggang tersebut  habis potensi terhadap pajak alat berat hilang. Ditahun 2024 pajak alat berat mulai  dipungut dan didata kembali di Provinsi Lampung pasca adanya UU HKPD, untuk  potensinya sendiri akan terlihat di tahun 2025.  Kata Kunci : Alat Berat, Objek Pajak, Pendapatan Asli Daerah    After the decision of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017  which states that heavy equipment can no longer be taxed by regional  governments, however, with the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning  Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments,  heavy equipment is again subject to tax. tax under the name Heavy Equipment Tax,  so that Provincial Governments can collect taxes again, including Lampung  Province. The problems in this research are: First, what is the position of heavy  equipment as a regional tax object in Lampung Province, second, what is the  potential for heavy equipment tax for local revenue in Lampung Province.  The approach used in this research is an empirical juridical approach, namely  legal research regarding the application or implementation of normative legal  provisions in action at each specific legal event that occurs in society.  The results of this research show: First, the existence of heavy equipment in  Lampung Province still exists, marked by the issuance of Lampung Province  Regional Regulation Number 4 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional  Levies as a new regulation so that heavy equipment can again be taxed. Second,  the potential for heavy equipment tax for Lampung Province's Original Regional  Income exists as long as it is still regulated in Law Number 28 of 2009 concerning  Regional Taxes and Regional Levies. The amount is small. During the 3 year grace  period for the enactment of the PDRD Law following the Constitutional Court's  decision regarding the imposition of tax on heavy equipment, the potential of heavy  equipment is still not up to the mark. After the grace period expires, the potential  for heavy equipment tax is lost. In 2024 heavy equipment taxes will begin to be  collected and recorded again in Lampung Province following the HKPD Law, the  potential will be visible in 2025.    Keywords: Heavy Equipment, Tax Objects, Original Regional Income