%A Paksi Wicaksono  Satrio 
%T TINJAUAN ALAT BERAT SEBAGAI OBJEK PAJAK DAN
POTENSINYA BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH

PROVINSI LAMPUNG
%X Pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017
yang menyatakan bahwa alat berat tidak dapat lagi dikenakan pajak oleh
pemerintah daerah, namun dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah, alat berat kembali dikenakan pajak dengan nama Pajak Alat
Berat, sehingga Pemerintahan Daerah Provinsi dapat kembali memungut pajaknya,
termasuk Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Pertama,
bagaimanakah kedudukan alat berat sebagai objek pajak daerah di Provinsi
Lampung, kedua, bagaimanakah potensi pajak alat berat bagi pendapatan asli
daerah Provinsi Lampung.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi
ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu
yang terjadi dalam masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukan : Pertama, keberadaan alat berat di Provinsi
Lampung masih eksis, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagai peraturan baru sehingga alat berat kembali dapat dikenakan pajak. Kedua,
potensi pajak alat berat bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung itu ada
selama masih diatur didalam Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah itu jumlahnya sedikit. Pada masa tenggang 3 tahun
berlakunya UU PDRD pasca Putusan MK terhadap pengenaan pajak atas alat berat,
potensi alat berat masih juga belum sesuai sasaran. Setelah masa tenggang tersebut
habis potensi terhadap pajak alat berat hilang. Ditahun 2024 pajak alat berat mulai
dipungut dan didata kembali di Provinsi Lampung pasca adanya UU HKPD, untuk
potensinya sendiri akan terlihat di tahun 2025.
Kata Kunci : Alat Berat, Objek Pajak, Pendapatan Asli Daerah

After the decision of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XV/2017
which states that heavy equipment can no longer be taxed by regional
governments, however, with the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning
Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments,
heavy equipment is again subject to tax. tax under the name Heavy Equipment Tax,
so that Provincial Governments can collect taxes again, including Lampung
Province. The problems in this research are: First, what is the position of heavy
equipment as a regional tax object in Lampung Province, second, what is the
potential for heavy equipment tax for local revenue in Lampung Province.
The approach used in this research is an empirical juridical approach, namely
legal research regarding the application or implementation of normative legal
provisions in action at each specific legal event that occurs in society.
The results of this research show: First, the existence of heavy equipment in
Lampung Province still exists, marked by the issuance of Lampung Province
Regional Regulation Number 4 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional
Levies as a new regulation so that heavy equipment can again be taxed. Second,
the potential for heavy equipment tax for Lampung Province's Original Regional
Income exists as long as it is still regulated in Law Number 28 of 2009 concerning
Regional Taxes and Regional Levies. The amount is small. During the 3 year grace
period for the enactment of the PDRD Law following the Constitutional Court's
decision regarding the imposition of tax on heavy equipment, the potential of heavy
equipment is still not up to the mark. After the grace period expires, the potential
for heavy equipment tax is lost. In 2024 heavy equipment taxes will begin to be
collected and recorded again in Lampung Province following the HKPD Law, the
potential will be visible in 2025.

Keywords: Heavy Equipment, Tax Objects, Original Regional Income
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints84517