%A INDRA MARLINE ANGGELINATAN
%T PERAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENDUKUNG

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
%X Terdapat kesenjangan antara jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Fasilitasi
Aspirasi, Hubungan Masyarakat, dan Protokol dengan realitas pegawai yang ada, di
mana jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 33 orang sedangkan realitas pegawai
sebanyak 21 orang. Kinerja pegawai yang masih kurang optimal dan maksimal dilihat
dari hasil evaluasi pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Pprovinsi Lampung
mendapat penghargaan dengan nilai 68,00 (Baik) yang diperoleh oleh Inspek
Inspektorat Provinsi Lampung, didukung dengan salah satu bukti tampilan website
DPRD Provinsi Lampung yang kurang up-to-date tertanggal 21 Februari 2023 dalam
mempublikasikan kegiatan DPRD Provinsi Lampung. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui dan memahami peran bagian Hubungan Masyarakat DPRD Provinsi
Lampung dalam mendukung fungsi pengawasan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang
menggunakan teori Peran Hubungan Masyarakat (Cutlip, et.al, 2009:46) dengan teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang
menggunakan empat indikator yang menjadi penentu hasil penelitian yaitu: (1) peran
Humas sebagai fasilitator komunikasi; (2) peran Humas sebagai fasilitator proses
pemecahan masalah; dan (3) peran Humas sebagai teknisi komunikasi. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa Peran Humas DPRD Provinsi Lampung sudah maksimal
ditunjukkan dengan, (1) peran Humas sebagai fasilitator komunikasi dalam
mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat dari proses fasilitasi dan
koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung guna menjaga
komunikasi dua arah; (2) peran Humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah
dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat dari kemampuan
Humas memfasilitasi pelayanan problem solving dengan menyediakan platform dalam
memberikan pengaduan kepada DPRD Provinsi Lampung; (3) peran Humas sebagai
teknisi komunikasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat
dari kemampuan Humas mengembangkan sistem teknologi dan informasi pembuatan
aplikasi dan juga website DPRD Provinsi Lampung.
Kata Kunci: Peran, Hubungan Masyarakat, Fungsi Pengawasan

There is a gap between the number of employees needed in the Aspiration Facilitation,
Public Relations and Protocol Section and the reality of existing employees, where the
number of employees needed is 33 people while the reality of employees is 21 people.
Employee performance is still less than optimal and maximum seen from the results
evaluation of the performance target achievement of the Lampung Provincial DPRD
Secretariat received an award with a score of 68.00 (Good) which was obtained by the
Lampung Provincial Inspectorate Inepctor, supported by one of the proofs of the less
up-to-date appearance of the Lampung Provincial DPRD website date February 21,
2023 in publishing activities Lampung Province DPRD. The aim of the research is to
find out and understand the role of the Public Relations section of the Lampung
Province DPRD in supporting the supervisory function. The method used in the
research is a qualitative research methood with descpriptive analysis using the Role of
Public Relations Theory (Cutlip, et al, 2009:46) with data collection techniques using
observation, interviews, and documentation using four indicators which determine the
research results, namely: (1) the role of Public Relations as a communication
facilitator; (2) the role of Public Relations as a facilitator of the problem solving
process; and (3) the role of Public Relations as a communications technician. The
results of this research show that the role of Public Relations of the Lampung Province
DPRD has been maximized, as shown by, (1) the role of PublicRelations as a
communication facilitator in supporting the implementation of the supervisory function
can be seen from the process of facilitating and coordinating activities carried out by
the Lampung Province DPRD to maintain two-way communication; (2) the role of
Public Relations as a facilitator of the problem solving process in supporting the
implementation of the supervisory function can be seen from the ability of Public
Relations tofacilitate problem solving service by providing a platform for submitting
complainsto the Lampung Province DPRD; and (3) the role of Public Relations as a
communications technician in supoporting the implementation of the supervisory
function can be seen from the ability of Public Relations to develop technology and
information systems for making applications and alsoo the Lampung Province DPRD
website.
Keyword: Role, Public Relations, Supervisory Function
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%L eprints84528