<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG"^^ . "Dalam melaksanakan urusan wajib, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber\r\ndari APBN dan dikelola pemerintah daerah menjadi APBD. Tentu saja hal tersebut memiliki\r\ntanggung jawab atas penggunaan anggaran berupa pertanggungjawaban anggaran, yang pada\r\nakhirnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) termasuk BPK Perwakilan Provinsi\r\nLampung. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPK memeriksa laporan pemerintah daerah di\r\nProvinsi Lampung atas penggunaan anggaran yang kemudian hasilnya dituangkan dalam LHP BPK,\r\ntermasuk di dalamnya rekomendasi terhadap pengembalian kerugian daerah. Namun pada\r\nkenyataannya, banyak rekomendasi BPK yang tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.\r\nPermasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kepatuhan pemerintah\r\ndaerah di Provinsi Lampung dengan penerapan aturan hukum penyelesaian kerugian daerah? dan apa\r\nsaja hambatan kepatuhan pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam melaksanakan penyelesaian\r\nkerugian daerah?\r\nMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan\r\nempiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya\r\npada teoritis dan analisis kualitatif serta data lapangan dan dianalisis menggunakan pendekatan\r\ndeskriptif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap LHP BPK atas Kewajiban Pengembalian\r\nKerugian Daerah Di Provinsi Lampung hingga saat ini belum patuh, hal ini dibuktikan dengan\r\nbanyaknya rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tidak ditindak lanjuti sepenuhnya,\r\nkhususnya terhadap pengembalian kerugian daerah. Dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi\r\nLampung yang dijadikan lokasi penelitian yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Utara,\r\ndan Kota Metro memiliki tunggakan penyelesaian terhadap rekomendasi BPK untuk mengembalikan\r\nkerugian daerah yang tidak dilaksanakan ataupun belum tuntas, padahal temuan BPK terhadap\r\npemeriksaan memiliki indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah.\r\nDengan tidak optimalnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi\r\nBPK maupun penyelesaian kerugian daerah mengakibatkan terdapat rekomendasi BPK yang sudah\r\ntidak dapat ditindaklanjuti, informasi kerugian daerah yang tidak segera diproses menjadi\r\nkedaluwarsa, serta pihak yang tidak memenuhi kewajiban tindak lanjut rekomendasi dapat dipidana.\r\nHambatan Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas\r\nKewajiban Pengembalian Kerugian Daerah Di Provinsi Lampung yang terjadi dikarenakan beberapa\r\nfaktor yaitu tidak patuh dikarenakan faktor substansi hukum yang berarti tidak melaksanakan\r\nketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dan\r\nmemulihkan kerugian daerah secara tepat waktu, selanjutnya yang menjadi hambatan adalah faktor\r\npenegak hukum itu belum berkontribusi optimal dalam pengembalian kerugian daerah ke kas daerah,\r\ndan yang terakhir adalah hambatan budaya hukum bahwa setiap pengembalian daerah tidak dilanjuti\r\nsecara rekomendasi bahkan banyak yang tidak ditindaklanjuti olah pemerintah daerah.\r\nSaran bagi BPK dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan\r\npenyelesaian ganti kerugian daerah oleh pemerintah daerah turut mendorong pemerintah daerah\r\ndalam mengatasi hambatan penyelesaian tindak lanjut khususnya dalam rekomendasi ganti kerugian\r\ndaerah. Selanjutnya untuk pemerintah daerah segera memulihkan kerugian daerah sebelum\r\nterjadinya pelimpahan kepada penegak hukum lainnya, mengoptimalkan fungsi MPPKD, dan\r\nberkoordinasi dengan Kejaksaan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.\r\nKata Kunci: Kepatuhan, Hasil Pemeriksaan BPK, Kerugian Negara, Pemerintah Daerah\r\n\r\nIn carrying out mandatory affairs, the regional government allocates a budget sourced from\r\nthe APBN and managed by the regional government into the APBD. Of course, this has\r\nresponsibility for the use of the budget in the form of budget accountability, which will\r\nultimately be examined by The Audit Board of Indonesia (BPK) including The Lampung\r\nProvince Representative BPK. To carry out its duties and functions, the BPK examines\r\nregional government reports in Lampung Province on budget use, the results of which are\r\nthen outlined in the BPK's LHP, including recommendations for recovering regional losses.\r\nHowever, in reality, local governments do not report many BPK recommendations further.\r\nThe problem that will be discussed in this research is what is the form of compliance of the\r\nregional government in Lampung Province with the implementation of legal regulations for\r\nresolving regional losses? And what is the resistance against the regional government in\r\nLampung Province in implementing regional loss resolution?\r\nThe research method used in this thesis research is normative and empirical legal research,\r\nnamely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and\r\nqualitative analysis as well as field data and is analyzed using a descriptive approach.\r\nThe results of the research show that compliance with the BPK's LHP regarding the\r\nObligation to Return Regional Losses in Lampung Province has not yet been complied with,\r\nthis is proven by the many recommendations in the BPK audit report which have not been fully\r\nfollowed up, especially regarding the recovery of regional losses. Several regencies/cities in\r\nLampung Province that were used as research locations, namely Bandar Lampung City, North\r\nLampung Regency, and Metro City, have arrears in resolving BPK recommendations to\r\nrecover regional losses that have not been implemented or have not been completed, even\r\nthough the BPK's findings regarding the audit have clues to understanding in managing\r\nregional finances. With the Regional Government not being optimal in following up on BPK\r\nrecommendations and resolving regional losses, this results in BPK recommendations that\r\ncan no longer be followed up, information on regional losses that is not immediately processed\r\nbecomes defective, and parties who do not fulfill their obligations to follow up on\r\nrecommendations can be punished. Obstacles to the implementation of compliance with the\r\naudit results of the Supreme Audit Agency regarding the obligation to recover regional losses\r\nin Lampung Province which occur due to several factors, namely non-compliance due to legal\r\nsubstance factors, which means not implementing statutory provisions related to the\r\nobligation to assist BPK recommendations and recover regional losses in a timely manner,\r\nThe next obstacle is that law enforcement factors have not provided an optimal contribution\r\nin returning regional losses to the regional treasury, and the last is the legal cultural obstacle\r\nthat every regional return is not followed up with recommendations and many are not even\r\nfollowed up by the regional government.\r\nSuggestions for the BPK in unifying the implementation of follow-up recommendations on the\r\nresults of further examinations and completion of regional compensation by regional\r\ngovernments as well as encouraging regional governments to overcome obstacles to\r\ncompleting follow-up actions, especially in recommendations for regional compensation.\r\nFurthermore, regional governments immediately recover regional losses before they are\r\ntransferred to other law enforcers, optimize the function of the MPPKD, and coordinate with\r\nthe Prosecutor's Office in the context of resolving regional losses.\r\nKeywords: Compliance, BPK Audit Results, State Losses, Regional Government"^^ . "2024-07-24" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "Pratama"^^ . "Barry Firman"^^ . "Pratama Barry Firman"^^ . . . . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN\r\nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN\r\nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #84568 \n\nKEPATUHAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN \nBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS KEWAJIBAN \nPENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH \nDI PROVINSI LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . .