The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PENGHAPUSAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Kewenangan untuk menggunakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah PAD yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Daerah dan pendapatan lain yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang akan dibahas yaitu pertimbangan yuridis dan akibat hukum dari penghapusan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Lampung. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa pemungutan tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor dimaksudkan untuk menambah penerimaan dari PKB akibat kepemilikan kendaraan yang lebih dari satu. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung kurang efektif untuk diterapkan karena Pemberlakuan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor tersebut di Provinsi Lampung justru menurunkan pendapatan daerah provinsi Lampung. Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah agar segera dihapuskannya Peraturan Daerah mengenai pemungutan pajak progresif pada kendaraan bermotor agar tujuan awal diberlakukannya Peraturan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terlaksana. Kata kunci: Pajak, Pajak Progresif, Pajak Kendaraan Bermotor, PAD ABSTRACT Act No. 12 of 2008 jo Act No. 23 of 2014 About local governance gives the mandate of conducting autonomous region by providing a broad authority, real and responsible to the region. Authority to use financial resources himself performed in the container PAD sourced from local tax Levy, area, regional and Company of other legitimate income as set forth in Act No. 28 of 2009 about local tax and Levy area. Issues to be discussed, namely the consideration of the juridical and legal consequences of the abolition of the poll tax progressive motor vehicles in an effort to improve the original Income areas in Lampung Province. Research methods in this thesis was using juridical normative approach methods and juridical empirical approach methodes. Based on the research results obtained answers that the progressive rate of tax on the motor vehicle is intended to increase the acceptance of the PKB due to ownership of more than one vehicle. But in fact the implementation of progressive Tax rates of motor vehicles in the province of Lampung less effective to apply progressive Tax rates due to the enforcement of the motor vehicle in the province of Lampung thus lowering the income area of the province of Lampung. It is therefore expected to the Government so that local regulations concerning the abolition as soon as quorum progressive tax on motor vehicles for the purpose of the initial establishment of the motor vehicle tax collection Regulations to increase the income of the original Area was effected. Keywords: Taxes, Progressive Taxes, Motor Vehicle Taxes, PAD
ANALISIS PENGHAPUSAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)
ANALISIS PENGHAPUSAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #8462 ANALISIS PENGHAPUSAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
JS Local government Municipal government