@phdthesis{eprints8463,
           month = {Maret},
           title = {Responsibilitas Ombudsman dalam Penanganan Maladministrasi di Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Grace Of Galery di Kota Bandar Lampung)},
          school = {Universitas Lampung},
          author = {1016041110 Sriani Febrianti},
            year = {2015},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/8463/},
        abstract = {Pelayanan publik merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat perwujudan kewajiban aparatur pemerintah. Seiring berjalannya waktu, penyelenggara pelayanan publik tidak sepenuhnya memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya maladministrasi yang terjadi seperti, prosedur yang rumit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Dengan banyaknya maladministrasi yang terjadi, maka dibentuklah lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Lampung, termasuk pada BPMP Kota Bandar Lampung sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik.
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang responsibilitas Ombudsman dalam penanganan maladministrasi di BPMP Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa responsibilitas Ombudsman sudah baik. Kepala perwakilan dan asisten memahami tugasnya dengan baik dan jelas serta dibekali dengan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya. Para asisten Ombudsman mendapatkan disposisi dan bergerak dan bertanggung jawab sesuai dengan disposisi, akan tetapi mereka bukanlah pembuat keputusan. Evaluasi kinerja Ombudsman dilakukan dalam bentuk rapat yang diadakan rutin tiga kali dalam sebulan setiap hari jum?at. Komitmen kepala perwakilan adalah dengan membagi asistennya kedalam 3 fokus bidang untuk mencapai tujuan Ombudsman. 
Kata kunci: Pelayanan publik, Maladministrasi, Responsibilitas, Ombudsman











Public service is the provision of services to the public of the government obligations. However, the services provided by public service providers do not give satisfaction to the public. It can be seen by the maladministration that still happens, such as complicated procedures, no certainty of completion period, costs and so on. With many of maladministration happened, and then formed an Ombudsman Representative Lampung Province to oversee the implementation of public services in Lampung Province, including on BPMP of Bandar Lampung city as one of the providers public services.

The purpose of this research is to get an overview of the Ombudsman?s responsibility in handling BPMP maladministration in Bandar Lampung. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The conclusion of this research is responsibility of the Ombudsman has been good. Chief representative and assistants understand their duties clearly and equipped with training to increase their capacity. The Assistant Ombudsman getting disposition and be responsible with the disposition, but they are not the decision maker. Evaluation of the Ombudsman?s performance held in regular meetings three times in a month on Friday. The chief representative has a commitment to divide the assistants into three sectors to achieve their purpose. 

Key words: Public service, Maladministration, Responsibility, Ombudsman
}
}