<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung"^^ . "Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri merupakan sebuah lembaga yang\r\nsangat penting dalam memajukan desa-desa di Indonesia. Balai Pemerintahan Desa\r\nKementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa\r\nyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina\r\nPemerintahan Desa. Peran Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI dalam upaya\r\nmengurangi terjadinya kasus korupsi di lingkup pemerintahan desa sangat\r\nmemungkinkan, sebab tupoksi lembaga tersebut memberikan pelatihan terhadap aparat\r\ndesa baik itu dibidang penataan dan administrasi pemerintahan desa. Selain itu, peran\r\nBalai PMD memberikan pelatihan dibidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta\r\nKeuangan dan Aset Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran\r\nbalai pemerintahan desa kemendagri di lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana\r\nkorupsi di desa serta Bagaimana faktor penghambat dalam peran balai pemerintahan desa\r\nkemendagri di lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa.\r\nPendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis\r\nnormatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan metode yang hanya\r\nmenitikberatkan pada penelitian melalui bahan literatur atau pustaka, dengan tujuan\r\nmemahami pokok bahasan secara jelas dan terperinci mengenai suatu objek yang\r\nberpedoman pada teoritis.\r\nBalai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung memiliki peran penting dalam\r\nupaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa, dengan melakukan kegiatan pelatihan di\r\nbidang pemerintahan dan sosialisasi anti-korupsi kepada masyarakat dengan mengacu\r\npada pencegahan korupsi. Meskipun dirancang untuk mencegah budaya koruptif dan\r\nmenumbuhkan kesadaran untuk berperilaku koruptif. Balai Pemerintahan Desa memuat\r\ninstruksi untuk menyelenggarakan pelatihan antikorupsi yang mengandung 7 nilai\r\npenting, yaitu; Jujur, Kepedulian Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Kerja\r\nKeras, serta Adil. Akan tetapi, terdapat faktor penghambat terhadap peran Balai\r\nPemerintahan Desa KEMENDAGRI di Lampung dalam upaya pencegahan tindak pidana\r\n\r\nkorupsi di desa yang mana meliputi rendahnya pemahaman mengenai gerakan anti-\r\nkorupsi, kurangnya pengawasan, pemenuhan dokumen saat perencanaan dan\r\n\r\npelaksanaan, administrasi kegiatan, munculnya rasa ketakutan untuk melanggar, serta\r\nketidakjelasan dalam instruksi dan pelaksanaan kegiatan. Selain itu, faktor lain yang\r\nmenjadi penghambat adalah ketidakyakinan masyarakat terhadap kegiatan pencegahan\r\nkorupsi, serta kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana korupsi dan pentingnya\r\nperan masyarakat dalam mencegahnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh\r\nPenulis, penulis menuangkan saran yakni Balai Pemerintahan Desa KEMENDAGRI di\r\nLampung diharapkan akan berperan penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di\r\ndesa dengan melakukan kegiatan pelatihan dan sosialisasi anti-korupsi kepada Aparatur\r\nPejabat Desa serta masyarakat.\r\nKata kunci: Balai Pemerintahan Desa, Pencegahan Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi\r\n\r\nThe Village Government Center of the Ministry of Home Affairs is a very important\r\ninstitution in advancing villages in Indonesia. The Village Government Center of the\r\nMinistry of Home Affairs is a Technical Implementation Unit in the field of village\r\ngovernment which is under and responsible to the Director General of Village\r\nGovernment Development. The role of the Ministry of Home Affairs Village Government\r\nCenter in an effort to reduce the occurrence of corruption cases within the scope of\r\nvillage government is very possible, because the institution provides training to village\r\nofficials, both in the field of village government structuring and administration. In\r\naddition, the role of the PMD Center is to provide training in the fields of Institutional\r\nand Village Cooperation, as well as Village Finance and Assets. The problem in this\r\nstudy is how the role of the village government hall of the Ministry of Home Affairs in\r\nLampung in efforts to prevent corruption in the village and how the inhibiting factors in\r\nthe role of the village government hall of the Ministry of Home Affairs in Lampung in\r\nefforts to prevent corruption in the village government office of the Ministry of Home\r\nAffairs in Lampung. The problem approach used in this study is a normative juridical\r\napproach and an empirical juridical approach. Normative juridical is a method that only\r\nfocuses on research through literature or literature, with the aim of understanding the\r\nsubject clearly and in detail about an object that is guided by theory.\r\nThe Ministry of Home Affairs Village Government Center in Lampung has an important\r\nrole in efforts to prevent corruption crimes in the village, by conducting training activities\r\nin the field of government and anti-corruption socialization to the community with\r\nreference to corruption prevention. Although it is designed to prevent a corrupt culture\r\nand foster awareness to behave corruptly. The Village Government Center contains\r\ninstructions to organize anti-corruption training which contains 7 important values,\r\nnamely; Honesty, Concern for Independence, Discipline, Responsibility, Hard Work, and\r\nFairness. However, there are factors that hinder the role of the Ministry of Home Affairs\r\nVillage Government Center in Lampung in efforts to prevent corruption in the village,\r\nwhich includes low understanding of the anti-corruption movement, lack of supervision,\r\nfulfillment of documents during planning and implementation, administration of\r\nactivities, the emergence of fear of violations, and ambiguity in the instruction and\r\nimplementation of activities. In addition, other factors that are inhibiting are public\r\ndistrust in corruption prevention activities, as well as a lack of understanding of\r\ncorruption crimes and the importance of the community's role in preventing them. Based\r\non the research that has been conducted by the author, the author suggests that the Village\r\nGovernment Center of the Ministry of Home Affairs in Lampung is expected to play an\r\nimportant role in the prevention of corruption in the village by conducting anti-corruption\r\ntraining and socialization activities to Village Officials and the community.\r\nKeywords: Village Government Hall, Corruption Prevention, Anti-Corruption Education"^^ . "2023-12-22" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "NAUFAL ARIAWAN"^^ . "MUHAMMAD"^^ . "NAUFAL ARIAWAN MUHAMMAD"^^ . . . . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - Muhammad Naufal Ariawan.pdf"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (File PDF)"^^ . . . "NV 3 Skripsi Muhammad Naufal Ariawan - BAB IV & Lampiran - Muhammad Naufal Ariawan.pdf"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (File PDF)"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI\r\nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK\r\n\r\nPIDANA KORUPSI DI DESA\r\n\r\nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi\r\n\r\nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG\r\nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #84727 \n\nPERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA KEMENDAGRI DI \nLAMPUNG DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK \n \nPIDANA KORUPSI DI DESA \n \nLaporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi \n \nMAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG \nBalai Pemerintahan Desa – Kementrian Dalam Negeri di Lampung\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .