%A DZIKRA ANDJANI HAURA 
%T UPAYA PENEGAKAN HUMAN RIGHTS PEMERINTAH NEPAL DALAM
MENANGANI ISU PERDAGANGAN PEREMPUAN DI NEPAL 2018-2022
%X Nepal merupakan salah satu negara dengan tingkat kasus perdagangan
perempuan yang tinggi dan cukup serius. Sebagian besar perempuan Nepal
yang menjadi korban perdagangan perempuan dieksploitasi secara seksual.
Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya kasus perdagangan perempuan di
Nepal, seperti banyaknya pengangguran, lemahnya penegakan hukum dan
pengawasan di daerah perbatasan, dan kebudayaan yang masih mendiskreditkan
perempuan. Dalam menanggapi tingginya kasus perdagangan perempuan,
Pemerintah Nepal berusaha melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani
permasalahan perdagangan perempuan di negaranya ini.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan upaya penegakan
human rights yang dilakukan oleh Pemerintah Nepal dalam menangani isu
perdagangan perempuan di Nepal tahun 2018-2022. Penelitian ini
menggunakan teori human rights dan konsep transnational crime. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan
data melalui studi literatur. Data dalam penelitian ini menggunakan data
sekunder yang data-datanya berasal dari hasil analisis penelitian pihak
sebelumnya, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi.
Hasil dari penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Nepal dalam menangani masalah perdagangan perempuan yang sesuai dengan
human rights ialah meningkatkan upaya penyelidikan dalam permasalahan
perdagangan perempuan dengan dukungan dari beberapa NGO yang sesuai
dengan obligation to respect. Mengoperasikan LCCHTs dan meningkatkan
upaya penyelesaian melalui Ministry of Women, Children, and Social Welfare
yang sesuai dengan obligation to fulfill. Dan terakhir membentuk NPWC dan
meratifikasi konvensi internasional sesuai dengan obligation to protect.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pemerintah Nepal, Perdagangan perempuan

Nepal is one of the countries with a high and quite serious rate of women trafficking.
Most Nepali women who fell victim to trafficking were sexually exploited. There are
several factors contributing to the high number of women trafficking cases in Nepal,
such as high unemployment rates, weak law enforcement and monitoring at border
areas, and cultural attitudes that still discredit women. In response to the high
incidence of women trafficking, the government of Nepal is making efforts to
address and resolve the issue of women trafficking. This research aims to describe
the efforts of the Nepalese government to enforce human rights in addressing the
issue of women trafficking in Nepal 2018-2022. This research used the theory of
human rights and the concept of transnational crime. This research employed
qualitative descriptive research with a collection data method of literature review.
This research used secondary data sourced from the analysis of previous research,
scientific journals, articles, and official reports. The research results showed that
efforts made by the Nepalese government to enforce human rights in addressing the
issue of women trafficking included increasing investigation efforts into women
trafficking with support from several NGOs,in accordance with the obligation to
respect. Operating LCCHTs and enhancing resolution efforts through the Ministry
of Women, Children, and Social Welfare, in accordance with the obligation to
fulfill. Lastly, establishing NPWC and ratifying international conventions, in
accordance with the obligation to protect.
Keywords: Human Rights, Government of Nepal, Women Trafficking
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%L eprints84791