@misc{eprints84801,
           month = {April},
           title = {IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SECARA ELEKTRONIK

DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA},
          author = {Ramadhani Novansyah 	 Muhammad },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/84801/},
        abstract = {Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerbitkan Peraturan KPPU
No. 2/2023, sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas perkara praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Beberapa perubahan
hukum acara dalam Peraturan KPPU No. 2/2023 salah satunya adalah penanganan
perkara yang dapat dilakukan secara elektronik yang tentu mempengaruhi tata cara
dan implementasi penanganan perkara di KPPU. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat di KPPU dan implementasi penanganan perkara tersebut secara
elektronik di KPPU.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan
dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya data diolah melalui
pemeriksaan data, penandaan data, dan sistemasi data, serta dianalisis secara
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tata cara penanganan perkara praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di KPPU yang didasarkan pada
Peraturan KPPU No. 2/2023, meliputi tahap dari penyelidikan, sidang Majelis
Komisi, putusan Komisi, serta pembaruan beracara seperti pemeriksaan cepat,
kesempatan perubahan perilaku pelaku usaha, dan penanganan perkara secara
elektronik. Implementasi penanganan perkara secara elektronik, menunjukkan
kesamaan tahapan beracara dengan penanganan perkara secara langsung,
perbedaannya pada media komunikasi yang digunakan dengan aplikasi
telekoferensi visual dan surat elektronik. Tetapi penanganan perkara secara
elektronik di KPPU berhadapan dengan beberapa kendala seperti lemah jaringan,
batasan kemampuan teknologi terlapor atau pelapor, dan terlapor yang kurang
kooperatif, sehingga memperpanjang durasi penanganan perkara.
Kata Kunci: Tata Cara Penanganan Perkara, KPPU, Penanganan Perkara

secara Elektronik, Hukum Persaingan Usaha.}
}