creators_name: MUHAMMAD , HAFIZ AL AMIN creators_id: 2052011134 type: other datestamp: 2025-02-21 03:11:26 lastmod: 2025-02-21 03:11:26 metadata_visibility: show title: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI (Studi Putusan Nomor: 239/PID.SUS/2023/PT TJK) ispublished: pub subjects: 340 subjects: 345 full_text_status: restricted abstract: Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 239/PID.SUS/2023/PT TJK dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk, terdapat perbedaan yang signifikan karena kesalahan yang dijadikan dasar putusan sebelumnya tidak terbukti. Hal ini mencerminkan kompleksitas pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan perubahan jenis tindak pidana. Pada awalnya, kasus ini diajukan dengan dakwaan “Memberi Bayaran atau Manfaat dengan Maksud Mendapatkan Keuntungan atau Memanfaatkan Organ Tubuh Seksual yang Ditujukan Terhadap Keinginan Seksual dengan Orang Lain,” namun di tingkat banding, jenis tindak pidana diubah menjadi "Kekerasan Seksual”. Tujuan tesis ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menawarkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dalam praktik prostitusi dalam Putusan Nomor: 239/PID.SUS/2023/PT TJK dan mendeskripsikan implementasi hukum terkait pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor: 239/PID.SUS/2023/PT TJK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Cara pendekatan metode ini dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan- ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada. Penulis menggunakan dua rumusan masalah yaitu. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menawarkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan dalam praktik prostitusi dalam Putusan Nomor: 239/PID.SUS/2023/PT TJK dan bagaimanakah idealnya dalam melakukan sita eksekusi dan implementasi hukum terkait pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam Putusan Nomor: 239/PID.SUS/2023/PT TJK. Hasil skripsi ini adalah Analisis terhadap Putusan Nomor: 239/PID.SUS/2023/PT TJK terkait terdakwa Deni Buana Putri alias Dinut binti Sirham Dani menunjukkan penerapan hukum yang ketat dan prinsip-prinsip keadilan dalam menangani kejahatan eksploitasi seksual. Majelis Hakim mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menekankan pendekatan komprehensif dalam mengatasi kejahatan ini. Muhammad Hafiz Al Amin Putusan ini menyoroti faktor-faktor sosial dan filosofis, mencerminkan komitmen untuk memelihara keadilan dan martabat manusia. Prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan mempertimbangkan aspek subjektif dan objektif dari tindak pidana, menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesalahan tanpa alasan pemaaf atau pembenar. Putusan pengadilan mencerminkan keseriusan dalam melindungi hak asasi manusia dan martabat individu, serta menunjukkan komitmen sistem peradilan untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat. Hal ini juga menegaskan pentingnya efek jera bagi pelaku. Saran penulis dalam skripsi ini mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki penanganan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, antara lain memperkuat koordinasi penegak hukum, meningkatkan edukasi masyarakat, memperbaiki layanan bagi korban, memperkuat regulasi, serta melakukan advokasi dan reformasi sosial. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual, Keadilan ABSTRACT CRIMINAL LIABILITY OF PIMPS (Study of Decision Number: 239/PID.SUS/2023/PT TJK) By MUHAMMAD HAFIZ AL AMIN Based on the decision of the Tanjung Karang High Court Number: 239/PID.SUS/2023/PT TJK and the Tanjung Karang District Court Number: 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk, there is a significant difference because the error that was used as the basis for the previous decision was not proven. This reflects the complexity of criminal liability in the justice system, especially in cases involving changes in the type of criminal offense. Initially, the case was filed under the charge of “Giving Pay or Benefit with Intent to Gain or Utilize Sexual Organs Aimed at Sexual Desire with Another Person,” but at the appeal level, the type of criminal offense was changed to “Sexual Violence”. The purpose of this thesis is the judge's consideration in imposing a criminal charge against the perpetrator of the crime of offering another person for profit in the practice of prostitution in Decision Number: 239/PID.SUS/2023/PT TJK and describing the legal implementation related to the defendant's criminal liability in Decision Number: 239/PID.SUS/2023/PT TJK. The method used in this research is normative juridical. This method is approached by using a foundation in the form of legal provisions and regulations in selecting and discussing existing problems. The author uses two problem formulations, namely. How is the basis of the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of offering another person for profit in the practice of prostitution in Decision Number: 239/PID.SUS/2023/PT TJK and how is the ideal in conducting confiscation of execution and legal implementation related to the defendant's criminal liability in Decision Number: 239/PID.SUS/2023/PT TJK. The result of this thesis is an analysis of Decision Number: 239/PID.SUS/2023/PT TJK related to the defendant Deni Buana Putri alias Dinut binti Sirham Dani shows the strict application of the law and the principles of justice in dealing with crimes of sexual exploitation. The Panel of Judges referred to Article 2 Paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and Article 12 of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence, emphasizing a comprehensive approach in addressing this crime. The judgment highlights social and philosophical factors, reflecting a commitment to maintaining justice and human dignity. The principle of criminal responsibility was applied by considering the subjective and objective aspects of the criminal offense, confirming that the defendant's actions fulfilled the elements of guilt without any excuse or justification. Muhammad Hafiz Al Amin Court decisions reflect the seriousness in protecting human rights and individual dignity, and demonstrate the commitment of the justice system to provide justice to victims and the community. It also emphasizes the importance of a deterrent effect for perpetrators. The author's suggestions in this thesis include steps to improve the handling of human trafficking and sexual exploitation, including strengthening law enforcement coordination, increasing public education, improving services for victims, strengthening regulations, and conducting advocacy and social reform. Keywords: Criminal Liability, Sexual Violence, Justice date: 2024-06-16 date_type: published publisher: FAKULTAS HUKUM place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG citation: MUHAMMAD , HAFIZ AL AMIN (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MUCIKARI (Studi Putusan Nomor: 239/PID.SUS/2023/PT TJK). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/84827/1/ABSTRAK%20-%20MUHAMMAD%20HAFIZ%20AL%20AMIN.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/84827/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20MUHAMMAD%20HAFIZ%20AL%20AMIN.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/84827/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20MUHAMMAD%20HAFIZ%20AL%20AMIN.pdf