<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu)."^^ . "Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah\r\nmemberikan laporan palsu atau pengaduan palsu. Laporan palsu kehilangan\r\nkendaraan bermotor dalam kenyataannya adalah suatu kebohongan dari pemilik\r\nkendaraan tersebut yaitu menggelapkan kendaraan yang dalam perjanjian sewa\r\nbeli masih masuk dalam angsuran pembeli kendaraan, dengan cara berpura- pura\r\nbahwa kendaraan tersebut telah dicuri oleh pelaku pencurian kendaraan\r\nbermotor. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah\r\npenegakan hukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu?, (2) Apakah\r\nyang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak\r\npidana laporan palsu ?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan\r\npendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka\r\ndan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Polres\r\nLampung Utara, Kejaksaan Kota Bumi, Pengadilan Negeri Kota Bumi serta\r\nDosen pada bagian hukum pidana Universitas Lampung.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukkan penegakan hukum pidana terhadap\r\ntindak pidana laporan palsu dilakukan melalui beberapa tahap, tahap pertama\r\nyakni tahap formulasi dimana Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana\r\nlaporan palsu ada dalam Pasal 220 KUHP. Tahap aplikasi dalam Penegakan\r\nhukum pidana terhadap tindak pidana laporan palsu diawali dengan adanya\r\nlaporan, setelah itu penyelidikan, penyidikan, surat penggilan, penggeledahan,\r\nhingga penangkapan dan penyitaan. Tahap eksekusi dalam Penegakan hukum\r\npidana terhadap tindak pidana laporan palsu sudah memiliki hasil putusan dengan\r\npidana seabgaimana yang termaktub dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP. Selain itu,\r\nfaktor penghambat yang paling dominan adalah faktor penegak hukum dan faktor\r\nmasyarakat. Faktor penegak hukum yaitu kurang tepatnya pemilihan Pasal dalam\r\nkasus laporan palsu. Faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum\r\nmasyarakat yang acapkali melakukan apa saja dengan segudang alasan.\r\nAdapun saran yang dapat diberikan antara lain, Dalam hal pemberian putusan\r\naparat penegak hukum haruslah memperhatikan manakah sekiranya pasal yang\r\ntepat dalam penjatuhan pidana agar tidak adanya “kurang tepatnya” penjatuhan\r\npidana terhadap pelaku laporan palsu yang berujung dengan sumpah palsu, Selain\r\nitu, dalam hal perbaikan masyarakat alangkah baiknya aparat penegak hukum\r\nberkordinasi dan sering melakukan sosialisasi yang bersifat pencegahan tindak\r\npidana dan diharapkan aparat penegak hukum mengajak beberapa tokoh agama\r\ndalam acara sosialisasi tersebut agar terciptanya masyarakat yang berketuhanan\r\ndan patuh hukum.\r\nKata Kunci: Penegakan, Hukum Pidana, Laporan Palsu,"^^ . "2024-03-18" . . . . . "HUKUM"^^ . . . . . . . "SARI\t"^^ . "PAISAL "^^ . "SARI\t PAISAL "^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (File PDF)"^^ . . . "1. ASBTRAK - Paisal Sari.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Paisal Sari.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\n\r\nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU\r\n\r\nDI KEPOLISIAN\r\n\r\n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu). (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #84928 \n\nPENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA \n \nLAPORAN PALSU DAN SUMPAH PALSU \n \nDI KEPOLISIAN \n \n(Studi Perkara Nomor: 302/Pid.B/2022/PN.Kbu).\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .