%0 Thesis
%9 Masters
%A Sabrina,  Evrilien Putri Hernanda	
%B HUKUM
%D 2024
%F eprints:84955
%I UNIVERSITAS LAMPUNG 
%T PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)    DALAM MEWUJUDKAN HAK-HAK ANAK  DI PROVINSI LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/84955/
%X Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengaturan Perlindungan  Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mewujudkan hak-hak anak di  Provinsi Lampung dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan pengaturan PATBM  dalam mewujudkan hak-hak anak di Provinsi Lampung. Jenis penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan penelitian menggunakan  pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual  approach) dan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa kebijakan pengaturan PATBM di Provinsi Lampung sesuai  dengan Teori Kebijakan Publik yaitu sebagai upaya yang dilakukan atau dipilih oleh  Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.  Pengaturan tersebut sudah lengkap sebagai dasar hukum pelaksanaan PATBM melalui  berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan secara teperinci terdapat dalam  Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang PATBM, yang  menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah berkomitmen untuk  melaksanakan perlindungan terhadap anak dengan melibatkan peran serta masyarakat,  khususnya pelaksanaan sosialisasi, pendampingan dan bantuan hukum, serta koordinasi    dengan pihak kepolisian dan rumah sakit. Pelaksanaan PATBM dalam mewujudkan hak-  hak anak, khususnya korban kekerasan di Provinsi Lampung telah sesuai dengan    pengaturan yang ada dan sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Partisipasi  Publik, yaitu sebagai pedoman bagi pelaksanaan PATBM, sebagai dasar hukum  melibatkan peran serta masyarakat dalam PATBM, menjadi dasar hukum untuk  mendapatkan pembiayaan dalam pelaksanaan PATBM dan memberikan kepastian  hukum bagi pelaksanaan PATBM. Meski demikian, persoalan-persoalan yang muncul  dan menjadi kendala dalam pelaksanaan PATBM di Provinsi Lampung adalah  keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi publik, dan pencegahan yang belum  optimal karena belum semua kabupaten/kota melaksanakan pembentukan jejaring  PATBM dan melaksanakan pelatihan kader.  Kata Kunci: Anak, Berbasis Masyarakat, Hak-Hak, Perlindungan, Terpadu.  The aim of this research is to analyze the Community-Based Integrated Child Protection  (PATBM) regulatory policy in realizing children's rights in Lampung Province and the  suitability between implementation and PATBM regulations in realizing children's rights  in Lampung Province. The type of research used in this research is normative-empirical.  The approach of research used statute approach, conceptual approach and interview  with various related parties. The results of this research indicate that the PATBM  regulatory policy in Lampung Province is in accordance with Public Policy Theory,  namely as an effort made or chosen by the Lampung Provincial Government to provide  protection for children's rights. These arrangements are complete as a legal basis for  implementing PATBM through various statutory regulations. Detailed arrangements are  contained in Lampung Governor Regulation Number 22 of 2022 concerning PATBM,  which shows that the Lampung Provincial Government is committed to implementing  child protection by involving community participation, especially the implementation of  socialization, assistance and legal aid, as well as coordination with the police and  hospital. The implementation of PATBM in realizing the rights of children, especially  victims of violence in Lampung Province is in accordance with existing regulations and  in accordance with the Legal Protection Theory and Public Participation Theory,  namely as a guideline for the implementation of PATBM, as a legal basis for involving  community participation in PATBM, being legal basis for obtaining financing for  PATBM implementation and providing legal certainty for PATBM implementation.  However, the problems that arise and become obstacles in implementing PATBM in  Lampung Province are budget limitations, lack of public participation, and prevention  that is not yet optimal because not all districts/cities have implemented the formation of  PATBM networks and carried out cadre training.  Keywords: Children's, Community Based, Integrated, Protection, Rights.