<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN "^^ . "Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin\r\nkepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan Hukum dalam\r\nkasus ini ditangani oleh aparat penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan\r\npengadilan, Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh\r\naparat penegak hukum terdakwa dalam berkas perkara mendakwakan terdakwa\r\ndengan pasal 378 KUHP dinyatakan secara sah karena telah memenuhi unsur pasal\r\n378 KUHP melakukan tindak pidana penipuan dan divonis 4 tahun kurungan\r\npenjara. Tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk memastikan\r\nbahwa pelaku kejahatan diadili dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.\r\nPermasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah Penegakan Hukum\r\nPidana tindak pidana penipuan terhadap pelaku Penyalahgunaan atribut kepolisian\r\noleh warga sipil dan 2) faktor yang mempengaruhi hukum pidana terhadap\r\npenyalahgunaan atribut kepolisian.\r\n\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang\r\ndigunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian\r\nini ialah studi kepustakaan khususnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta\r\nanalisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada\r\npenelitian ini terdiri dari Penyidik pada Polresta Bandar Lampung, Jaksa pada\r\nKejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung\r\nKarang, dan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas\r\nLampung. \r\nHasil penelitian 1) menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana terhadap tindak\r\npidana penipuan telah dilaksanakan seusai dengan Undang-Undang atau ketentuan\r\nperaturan dari tindak pidana yang dilanggar yaitu pasal 378 Kitab Undang-Undang\r\nHukum Pidana (KUHP) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka\r\nsistem peradilan pidana melalui tahap formulasi, tahap aplikasi, serta tahap\r\neksekusi. Dan 2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap\r\ntindak pidana penipuan adalah dimana tidak adanya peraturan yang melarang\r\ntentang larangan penggunaan atribut kepolisian dan kurangnya kordinasi antar\r\nlembaga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, serta banyak kasus\r\npenipuan yang ditangani sehingga menghambat proses penegakan hukum. \r\nSaran hasil penelitian ini 1) Penegakan Hukum Pidana Penipuan Rapat Penegak\r\nhukum perlu terus meningkatkan upaya pencegahan (preventif) dan tindakan\r\n(represif) dalam menangani kasus tindak pidana, termasuk penipuan dan\r\npenyalahgunaan atribut kepolisian menjaga integritas aparat hukum sangat penting\r\nagar tidak terlibat dalam penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang merugikan\r\nmasyarakat. Proses penyidikan harus dilakukan secara transparan dan profesional,\r\ndengan mengutamakan kepentingan keadilan. Penegak hukum perlu menghindari\r\nintervensi dari pihak luar, baik itu politik maupun pribadi, agar kasus dapat diproses\r\ndengan objektif. 2) faktor yang mempengaruhi hukum pidana terhadap\r\npenyalahgunaan atribut kepolisian dengan cara melakukan Sosialisasi yang lebih\r\nintensif tentang langkah-langkah pencegahan dan cara melindungi diri dari praktik\r\npenipuan akan mengurangi jumlah korban. \r\nKata kunci: Penegakan hukum pidana, penipuan, Undang-Undang\r\nLaw enforcement is an effort by the authorities to ensure legal certainty, order and\r\nlegal protection. Law enforcement in this case is handled by law enforcement\r\nofficers, namely the police, prosecutors, and courts. Based on the results of the\r\nexamination and investigation conducted by law enforcement officers, the\r\ndefendant in the case file charged the defendant with Article 378 of the Criminal\r\nCode, it was declared valid because it had fulfilled the elements of Article 378 of\r\nthe Criminal Code for committing a crime of fraud and was sentenced to 4 years in\r\nprison. The main purpose of criminal law enforcement is to ensure that perpetrators\r\nof crimes are tried and punished in accordance with applicable regulations. The\r\nproblems in this study are 1) How is the Criminal Law Enforcement of the crime of\r\nfraud against perpetrators of Misuse of police attributes by civilians and 2) factors\r\nthat influence criminal law against misuse of police attributes. \r\nThis research uses a normative juridical approach. The data used is secondary data,\r\nthe data collection method in this study is a literature study, especially Article 378\r\nof the Criminal Code regarding fraud, and the data analysis used is qualitative data\r\nanalysis. The resource persons in this study consisted of investigators at the Bandar\r\nLampung Police, prosecutors at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office,\r\njudges at the Tanjung Karang District Court, and academics from the criminal law \r\nsection of the Faculty of Law, University of Lampung. \r\nThe results of the study show that criminal law enforcement against fraud crimes\r\nhas been carried out after the Law or the provisions of the regulations of the violated\r\ncriminal acts, namely article 378 of the Criminal Code (KUHP) are carried out by\r\nlaw enforcement officials within the framework of the criminal justice system\r\nthrough the formulation stage, application stage, and execution stage. An inhibiting\r\nfactor in criminal law enforcement against fraud crimes is the capacity of human\r\nresources in the police body about understanding the regulations that regulate the\r\nuse of police attributes that are not optimal so that law enforcement officials can\r\nhave difficulty in identifying and slowing down the law enforcement process. \r\nThe suggestions of the results of this research are first: Criminal Law Enforcement\r\nFraud with Misuse of Police Attributes by Civilians Law enforcement needs to\r\ncontinue to improve professionalism in handling criminal cases, including fraud\r\nand abuse of police attributes Maintaining the integrity of law enforcement officers\r\nis very important so as not to be involved in abuse of authority or actions that are\r\ndetrimental to the community. The investigation process must be carried out in a\r\ntransparent and professional manner, prioritizing the interests of justice. Law\r\nenforcement needs to avoid intervention from outside parties, be it political or\r\npersonal, so that cases can be processed objectively. Second, factors that affect\r\ncriminal law against the abuse of police attributes by conducting more intensive\r\nsocialization about preventive measures and how to protect themselves from\r\nfraudulent practices will reduce the number of victims. \r\nKeywords: Criminal law enforcement, fraud, Law \r\n \r\n"^^ . "2025-02-13" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "DIAN ANNABAWI"^^ . "DZIKRI"^^ . "DIAN ANNABAWI DZIKRI"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU\r\nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \r\nATRIBUT KEPOLISIAN (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #84962 \n\nANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU \nTINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN PENYALAHGUNAAN \nATRIBUT KEPOLISIAN \n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . .