%0 Thesis
%9 Masters
%A SUKMIRIDIYANTO,  
%B FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%D 2024
%F eprints:84994
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%T PELAKSANAAN PENYERAHAN URUSAN  PEMERINTAHAN KAMPUNG    (Studi di Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia    Kabupaten Lampung Tengah)
%U http://digilib.unila.ac.id/84994/
%X ABSTRAK              Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan  kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan potensi dan  pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pelaksanaan  penyerahan urusan pemerintahan kampung dan faktor – faktor yang menjadi  penghambat terlaksananya penyerahan urusan pemerintahan di Kampung Rekso  Binangun Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini  merupakan penelitian deskriftif kualitatif dengan pengumpulan data melalui  observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan penyerahan  urusan pemerintahan kampung pada Kampung Rekso Binangun Kecamatan Rumbia  Kabupaten Lampung Tengah belum memiliki Peraturan Bupati Lampung Tengah  tentang petunjuk teknis dan pelaksanaan penyerahan kewenangan kepada Kampung  Rekso Binangun. Kampung Rekso Binangun telah melaksanakan 5 bidang urusan  pemerintahan kampung berupa bidang pertanian ketahanan pangan, bidang  Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, bidang Otonomi Kampung dan Keluarga  Berencana dan Keluarga sejahtera. Dilihat dari aspek kelayakan penyerahan urusan  pemerintahan kampung ada sejumlah faktor – faktor yang menjadi masalah dalam  pelaksanaan penyerahan kewenangan urusan pemerintahan kampung antara lain  rendahnya sumber daya manusia yang tersedia, kurangnya pengetahuan dan  pemanfaatan teknologi yang mendukung aktivitas pemerintahan serta peran  pemimpin yang belum dapat memutuskan kebijakan yang bersifat terobosan dan  inovasi.  Kata Kunci : Penyerahan Urusan, Kewenangan, Pemerintahan Kampung    ABSTRACT      In accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it gives authority  to villages to organize government independently to improve community welfare  and increase village potential and development. This research aims to analyze how  the handover of village government affairs is carried out and the factors that hinder  the handover of government affairs in Rekso Binangun Village, Rumbia District,  Central Lampung Regency. This research is a qualitative descriptive research with  data collection through observation and interviews. The results of this research  show that the implementation of the handover of village government affairs in Rekso  Binangun Village, Rumbia District, Central Lampung Regency does not yet have a  Central Lampung Regent Regulation regarding technical instructions and the  implementation of the handover of authority to Rekso Binangun Village. Rekso  Binangun Village has implemented 5 areas of village government affairs in the form  of agriculture, food security, health, public works, village autonomy and family  planning and family welfare. Viewed from the feasibility aspect of handing over  village government affairs, there are a number of factors that become problems in  implementing the handover of authority for village government affairs, including  the low level of available human resources, lack of knowledge and use of technology  that supports government activities and the role of leaders who are unable to decide  on appropriate policies. breakthrough and innovation.  Keyword : Handover of Affairs, Authority, Village Government