%0 Generic
%A AMELIA MUDIA , PUTRI
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2025
%F eprints:85062
%I FAKULTAS HUKUM
%T PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN  PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA  DI KOTA BANDAR LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/85062/
%X Sektor Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana  diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para pelaku usaha diwajibkan untuk  mematuhi regulasi dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun  faktanya masih banyak terdapat penyelenggaraan kegiatan usaha yang tidak  memilki izin dan beroperasional tidak sesuai dengan izin. Maka perlu  pengawasan pemerintah daerah terhadap perizinan usaha sektor pariwisata di  Kota Bandar Lampung. Penelitian ini membahas mengenai (1)Bagaimana  prosedur penerbitan perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar  Lampung (2)Bagaimana pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata di  Kota Bandar Lampung (3)Implikasi hukum dari hasil pengawasan terhadap  perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung.  Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Prosedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan studi pustaka dan  studi lapangan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Prosedur penerbitan perizinan  menggunakan website OSS-RBA yang dimulai dengan permohonan,  verifikasi sampai izin diterbitkan namun masih terdapat kekurangan dalam  penggunaannya yang membuat pelaku usaha sulit mengidentifikasi  Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). (2)Pengawasan  terhadap pelanggaran izin usaha khususnya usaha restoran dan hotel sudah  dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pengawasan  Rutin dan Pengawasan Insidental. (3) Implikasi hukum tindak lanjut hasil  pengawasan yaitu : a. Kepada pelaku usaha yang belum mempunyai izin  diberikan teguran secara lisan b. Kepada kegiatan usaha yang sudah memiliki  izin dan yang melanggar peraturan diberikan rekomendasi berupa  pembinaan, perbaikan dan pengehentian sementara kegiatan usaha.  Kata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Perizinan, Sektor Pariwisata    The Tourism Sector is a discretionary government matter as regulated in Article 12,  paragraph (3), letter b of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Business  actors are required to comply with regulations by obtaining a Business Identification  Number (NIB), but in reality, many business activities still operate without the  necessary permits and do not comply with the issued permits. Therefore, it is essential  for local government supervision of tourism business permits in Bandar Lampung City.  This study discusses: (1) The procedure for issuing tourism business permits in Bandar  Lampung City, (2) The supervision of tourism business permits in Bandar Lampung  City, (3) The legal implications of the results ofsupervision of tourism business permits  in Bandar Lampung City.  This research applies a normative juridical and empirical juridical approach. Data  collection procedures in this study involve library research and field studies, while the  data analysis method used is descriptive qualitative analysis.  The research findings show that: (1) The procedure for issuing permits uses the OSSRBA website, starting with the application, verification, and permit issuance. However,  there are still shortcomings in its use, making it difficult for business actors to identify  the Indonesian Business Classification (KBLI). (2) Supervision of business permit  violations, particularly in restaurants and hotels, has been carried out based on  regulations, namely Routine Supervision and Incidental Supervision. (3) The legal  implications of follow-up actions based on the results of supervision are: a. Business  actors who do not have permits are given a verbal warning, b. For businesses that  already have permits but violate regulations, recommendations are given in the form of  guidance, improvements, and temporary cessation of business activities.  Keywords: Supervision, Local Government, Permits, Tourism Sector