<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG"^^ . "Sektor Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana\r\ndiatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah. Para pelaku usaha diwajibkan untuk\r\nmematuhi regulasi dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), namun\r\nfaktanya masih banyak terdapat penyelenggaraan kegiatan usaha yang tidak\r\nmemilki izin dan beroperasional tidak sesuai dengan izin. Maka perlu\r\npengawasan pemerintah daerah terhadap perizinan usaha sektor pariwisata di\r\nKota Bandar Lampung. Penelitian ini membahas mengenai (1)Bagaimana\r\nprosedur penerbitan perizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar\r\nLampung (2)Bagaimana pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata di\r\nKota Bandar Lampung (3)Implikasi hukum dari hasil pengawasan terhadap\r\nperizinan berusaha sektor pariwisata di Kota Bandar Lampung.\r\nPenelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.\r\nProsedur pengumpulan data dalam penulisan ini dengan studi pustaka dan\r\nstudi lapangan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif\r\nkualitatif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Prosedur penerbitan perizinan\r\nmenggunakan website OSS-RBA yang dimulai dengan permohonan,\r\nverifikasi sampai izin diterbitkan namun masih terdapat kekurangan dalam\r\npenggunaannya yang membuat pelaku usaha sulit mengidentifikasi\r\nKlasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). (2)Pengawasan\r\nterhadap pelanggaran izin usaha khususnya usaha restoran dan hotel sudah\r\ndilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pengawasan\r\nRutin dan Pengawasan Insidental. (3) Implikasi hukum tindak lanjut hasil\r\npengawasan yaitu : a. Kepada pelaku usaha yang belum mempunyai izin\r\ndiberikan teguran secara lisan b. Kepada kegiatan usaha yang sudah memiliki\r\nizin dan yang melanggar peraturan diberikan rekomendasi berupa\r\npembinaan, perbaikan dan pengehentian sementara kegiatan usaha.\r\nKata Kunci: Pengawasan, Pemerintah Daerah, Perizinan, Sektor Pariwisata\r\n\r\nThe Tourism Sector is a discretionary government matter as regulated in Article 12,\r\nparagraph (3), letter b of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Business\r\nactors are required to comply with regulations by obtaining a Business Identification\r\nNumber (NIB), but in reality, many business activities still operate without the\r\nnecessary permits and do not comply with the issued permits. Therefore, it is essential\r\nfor local government supervision of tourism business permits in Bandar Lampung City.\r\nThis study discusses: (1) The procedure for issuing tourism business permits in Bandar\r\nLampung City, (2) The supervision of tourism business permits in Bandar Lampung\r\nCity, (3) The legal implications of the results ofsupervision of tourism business permits\r\nin Bandar Lampung City.\r\nThis research applies a normative juridical and empirical juridical approach. Data\r\ncollection procedures in this study involve library research and field studies, while the\r\ndata analysis method used is descriptive qualitative analysis.\r\nThe research findings show that: (1) The procedure for issuing permits uses the OSSRBA website, starting with the application, verification, and permit issuance. However,\r\nthere are still shortcomings in its use, making it difficult for business actors to identify\r\nthe Indonesian Business Classification (KBLI). (2) Supervision of business permit\r\nviolations, particularly in restaurants and hotels, has been carried out based on\r\nregulations, namely Routine Supervision and Incidental Supervision. (3) The legal\r\nimplications of follow-up actions based on the results of supervision are: a. Business\r\nactors who do not have permits are given a verbal warning, b. For businesses that\r\nalready have permits but violate regulations, recommendations are given in the form of\r\nguidance, improvements, and temporary cessation of business activities.\r\nKeywords: Supervision, Local Government, Permits, Tourism Sector"^^ . "2025-01-22" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "PUTRI"^^ . "AMELIA MUDIA "^^ . "PUTRI AMELIA MUDIA "^^ . . . . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN\r\nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA\r\nDI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #85062 \n\nPENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN \nPERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA \nDI KOTA BANDAR LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .