The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KEBIJAKAN MENGENAI PENETAPAN AREAL KERJA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah sistem perhutanan sosial yang mempunyai tujuan pada peningkatan dibidang ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan untuk mendapat manfaat ekonomis yang diperoleh dari hutan. Pengusahaan HKm bisa dimohonkan oleh masyarakat dan bisa diberikan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi hutannya. Oleh sebab itu, pemerintah bisa menentukan kawasan-kawasan hutan yang harus diberikan izin HKm agar bisa lebih cepat mengurangi kerusakan hutan dampak dari aktifitas manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan dalam penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarkatan di Provinsi Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang telah dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa, Kecamatan Sendang Agung mendapat izin penyelenggaraan HKm adalah dikarenakan oleh kondisi hutannya. Hutan di Kecamatan Sendang agung sudah menjadi tempat aktifitas bagi masyarakat disekitarnya. Melihat hutan yang ada di Kecamatan Sendang Agung adalah hutan lindung, maka dapat diberikan izin HKm sebagai antisipasi kerusakan hutan dengan mengarahkan masyarakat untuk mengelola hutan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku agar tercapai pengelolaan hutan yang berwawasan lingkungan. Pengawasan HKm di Sendang Agung dilakukan melalui pengawasan internal. Gapoktan menentukan satu anggotanya sebagai pengawas dan Pembina bagi kelompoknya. Pelanggaran yang terjadi di HKm akan dilaporkan oleh pengawas internal kelompok kepada Polisi Kehutanan. Terhadap pelanggaran yang terjadi pada areal HKm diberlakukan ketentuan umum mengenai pelanggaran kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kata kunci : Dasar Pertimbangan, Pengawasan, Hutan Kemasyarakatan ABSTRACT Community forest is a system that has social purpose to increase the economic sector and social welfare by involving the public in that activities of the management and preservation of forests to obtain the economic benefits from the forest. Community forest Concessions can be requested by the public and can be given by the government by the consideration of conditions in the forest. Because of that, the government can determine the areas of forest that should be given community forest permission in order to decrease the forest damage the impact of human activity. The basic problem in this research is consideration in determining what areas of forestry community work and how to supervise the implementation of social forests in Lampung Province. The approach of the problem used in this study is a normative approach and empirical approach, while the data that used are primary data and secondary data were analyzed qualitatively. Based on this research, Sendang Agung subdistrict received community forest operating license is due to the condition of the forest. Forests in the Sendang Agung subdistrict become a glorious spring activities for the surrounding community. The forest in Sendang Agung subdistrict is a conservation forests, it can be given community forest permission to anticipate the forest damage by directing people to manage the forest according the rules that apply in order to achieve environmentally forest management. Community forest Supervision in Sendang Agung subdistrict is conducted by internal control. Farmer work group will specify one of its members as supervisors and coaches for the group. Community forest abuses will be reported by the internal supervisor group to Forest Police, and violations in the community forest area of general provisions apply regarding forestry violations set forth in constitution No. 41 Year 1999 on Forestry. Keywords: basic consideration, supervision community forest.
KEBIJAKAN MENGENAI PENETAPAN AREAL KERJA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)
KEBIJAKAN MENGENAI PENETAPAN AREAL KERJA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #8518 KEBIJAKAN MENGENAI PENETAPAN AREAL KERJA PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI PROVINSI LAMPUNG
L Education (General) = Pendidikan