%0 Thesis
%9 Masters
%A Asa, Claudia
%B FAKULTAS MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM
%D 2024
%F eprints:85193
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%T KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN  ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA  TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF
%U http://digilib.unila.ac.id/85193/
%X Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting di  Indonesia. Namun, seringkali prosesnya diwarnai berbagai bentuk pelanggaran  yang dapat merusak integritas dan kredibilitas hasil pemilihan. Bawaslu, sebagai  lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penindakan pelanggaran  dalam pemilu, memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak  pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan  lembaga penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur,  sistematis, dan masif dalam pemilihan kepala daerah, mengevaluasi efektivitas  dan konsep kedepan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan  secara terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini merupakan penelitian  normative dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan  studi kasus yang dianalisis dengan interpretasi hukum. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani  pelanggaran administrasi TSM terdapat hierarki kewenangan dalam penyelesaian  pelanggaran administrasi pemilihan TSM pada lembaga terkait. Efektivitas  penyelesaianyapun sudah optimal dalam menangani pelanggaran administrasi  TSM menggunakan peraturan yang ada dan langkah-langkah penguatan kedepan  dalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM berupa penguatan regulasi,  sdm dan teknis operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk  meningkatkan integritas dan kredibilitas Pilkada, perlu adanya penguatan  kerangka regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait pelanggaran TSM,  peningkatan kapasitas Bawaslu, serta perbaikan koordinasi dan sinergi antara  Bawaslu dan lembaga peradilan. Dengan demikian, setiap pelanggaran dapat  ditangani secara lebih efektif, transparan, dan adil, sehingga kepercayaan publik  terhadap proses pemilihan dapat terjaga.  Kata Kunci : Kewenangan Lembaga, Efektivitas, Pelanggaran Administrasi  TSM    The election of regional heads is one of the important pillars of democracy in  Indonesia. However, often the process is colored by various forms of violations  that can damage the integrity and credibility of the election results. Bawaslu, as an  institution responsible for the supervision and enforcement of violations in  elections, has the authority to supervise and take action against violations that  occur. This study aims to analyze the authority of institutions to resolve election  administration violations in a structured, systematic, and massive manner in the  election of regional heads, evaluate the effectiveness and future concepts in  resolving election administration violations in a structured, systematic, and  massive manner. This research is a normative research with a conceptual  approach, laws and regulations and case studies analyzed with legal interpretation.  The results of the study show that although Bawaslu has the authority to handle  TSM administrative violations, there is a hierarchy of authority in resolving TSM  election administrative violations in related institutions. The effectiveness of the  solution has also been optimal in handling TSM administrative violations using  existing regulations and future strengthening steps in resolving TSM  administrative violations in the form of strengthening regulations, human  resources and operational technical. This study concludes that to improve the  integrity and credibility of the Regional Elections, it is necessary to strengthen a  clearer and firmer regulatory framework related to TSM violations, increase the  capacity of Bawaslu, and improve coordination and synergy between Bawaslu and  judicial institutions. Thus, any violation can be handled more effectively,  transparently, and fairly, so that public trust in the election process can be  maintained.  Keywords: Institutional Authority, Effectiveness, TSM Administrative  Violations