<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF"^^ . "Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting di\r\nIndonesia. Namun, seringkali prosesnya diwarnai berbagai bentuk pelanggaran\r\nyang dapat merusak integritas dan kredibilitas hasil pemilihan. Bawaslu, sebagai\r\nlembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penindakan pelanggaran\r\ndalam pemilu, memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak\r\npelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan\r\nlembaga penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur,\r\nsistematis, dan masif dalam pemilihan kepala daerah, mengevaluasi efektivitas\r\ndan konsep kedepan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan\r\nsecara terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini merupakan penelitian\r\nnormative dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan dan\r\nstudi kasus yang dianalisis dengan interpretasi hukum. Hasil penelitian\r\nmenunjukkan bahwa meskipun Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani\r\npelanggaran administrasi TSM terdapat hierarki kewenangan dalam penyelesaian\r\npelanggaran administrasi pemilihan TSM pada lembaga terkait. Efektivitas\r\npenyelesaianyapun sudah optimal dalam menangani pelanggaran administrasi\r\nTSM menggunakan peraturan yang ada dan langkah-langkah penguatan kedepan\r\ndalam penyelesaian pelanggaran administrasi TSM berupa penguatan regulasi,\r\nsdm dan teknis operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk\r\nmeningkatkan integritas dan kredibilitas Pilkada, perlu adanya penguatan\r\nkerangka regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait pelanggaran TSM,\r\npeningkatan kapasitas Bawaslu, serta perbaikan koordinasi dan sinergi antara\r\nBawaslu dan lembaga peradilan. Dengan demikian, setiap pelanggaran dapat\r\nditangani secara lebih efektif, transparan, dan adil, sehingga kepercayaan publik\r\nterhadap proses pemilihan dapat terjaga.\r\nKata Kunci : Kewenangan Lembaga, Efektivitas, Pelanggaran Administrasi\r\nTSM\r\n\r\nThe election of regional heads is one of the important pillars of democracy in\r\nIndonesia. However, often the process is colored by various forms of violations\r\nthat can damage the integrity and credibility of the election results. Bawaslu, as an\r\ninstitution responsible for the supervision and enforcement of violations in\r\nelections, has the authority to supervise and take action against violations that\r\noccur. This study aims to analyze the authority of institutions to resolve election\r\nadministration violations in a structured, systematic, and massive manner in the\r\nelection of regional heads, evaluate the effectiveness and future concepts in\r\nresolving election administration violations in a structured, systematic, and\r\nmassive manner. This research is a normative research with a conceptual\r\napproach, laws and regulations and case studies analyzed with legal interpretation.\r\nThe results of the study show that although Bawaslu has the authority to handle\r\nTSM administrative violations, there is a hierarchy of authority in resolving TSM\r\nelection administrative violations in related institutions. The effectiveness of the\r\nsolution has also been optimal in handling TSM administrative violations using\r\nexisting regulations and future strengthening steps in resolving TSM\r\nadministrative violations in the form of strengthening regulations, human\r\nresources and operational technical. This study concludes that to improve the\r\nintegrity and credibility of the Regional Elections, it is necessary to strengthen a\r\nclearer and firmer regulatory framework related to TSM violations, increase the\r\ncapacity of Bawaslu, and improve coordination and synergy between Bawaslu and\r\njudicial institutions. Thus, any violation can be handled more effectively,\r\ntransparently, and fairly, so that public trust in the election process can be\r\nmaintained.\r\nKeywords: Institutional Authority, Effectiveness, TSM Administrative\r\nViolations"^^ . "2024-07-24" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS MATEMATIKA ILMU PENGETAHUAN ALAM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "Claudia"^^ . "Asa"^^ . "Claudia Asa"^^ . . . . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - Asa Claudia.pdf"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (File PDF)"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Asa Claudia.pdf"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN\r\nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA\r\nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #85193 \n\nKOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN PELANGGARAN \nADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA \nTERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "341 Hukum-hukum negara" . .