<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN "^^ . "Perkembangan akan terus berlanjut karena banyak tindakan penyidik yang\r\ndianggap sebagai pelanggaran HAM namun tidak tunduk pada uji praperadilan,\r\nsehingga untuk mengisi kesenjangan hukum akan selalu ada perkembangan..\r\nBeberapa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil yudicial reveiuw pasal-\r\npasal KUHAP yang dipandang tidak sejalan dengan konstitusi dalam penegakan\r\nhukum pidana merupakan unsur yang melengkapi praktek peradilan. Penghentian\r\npenyidikan bisa dilakukan seperti pada kasus penipuan dan penggelapan yang\r\nmenggunakan konsep keadilan restorative justice namun dalam prosesnya\r\nseringkali tidak sesuai dengan ketentuan sehingga masyarakat beranggapan bahwa\r\npihak kepolisian tidak benar-benar menegakkan keadilan. \r\nPenelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu metode\r\npendekatan dengan menganalisis data-data sekunder berupa putusan pengadilan,\r\nteoriteori. Disamping itu juga menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan\r\nmelakukan wawancara untuk melihat pendapat narasumber berkaitan dengan\r\npermasalahan yang telah dirumuskan \r\nBerdasarkan hasil penelitian wewenang Mahkamah Konstitusi bukan menetapkan\r\nnorma baru, melainkan hanya menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-\r\nundangan di bawah Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Undang-Undang\r\nDasar, sehingga secara hirarkhi peraturan tersebut batal demi hukum. praperadilan\r\ndalam perkembangannya tidak hanya memeriksa dan memutus tentang sah\r\ntidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian\r\npenuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi melainkan juga mengenai sah tidaknya\r\npenetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan penyidik apabila melakukan \r\npenghentian penyidikan harus melaporkan kepada penuntut umum. Demikian juga\r\napabila melakukan penghentian penuntutan harus dilakukan sesuai ketentuan yang\r\nberlaku agar keadilan tetap ditegakkan tanpa adanya kecurangan atau intervensi\r\ndari pihak manapun. Mekanisme upaya penghentian penyidikan berdasarkan\r\nkeadilan restoratif terbilang cukup baik, namun dalam prakteknya masih ada saja\r\nPara-Pihak (Pelaku) yang masih mengampangkan restoratif ini, maka dari itu\r\nperlu sosialisai kepada masayarakat bahwa Restoratif ini bukan barang yang bisa\r\ndi perjualbelikan dengan mudah. \r\nKata Kunci : Perkembangan, Penghentian Penyidikan, Praktik Peradilan. \r\n\r\nDevelopments will continue because many investigators' actions are considered\r\nhuman rights violations but are not subject to pre-trial review, so that to fill legal\r\ngaps there will always be developments. Several Constitutional Court decisions\r\nregarding the results of judicial reviews of KUHAP articles which are deemed\r\ninconsistent with the constitution in criminal law enforcement are elements that\r\ncomplement judicial practice. Termination of investigations can be carried out,\r\nsuch as in cases of fraud and embezzlement which use the concept of restorative\r\njustice, but the process is often not in accordance with the provisions so that the\r\npublic thinks that the police are not truly upholding justice.\r\n\r\nThis research uses a normative juridical approach, namely an approach method\r\nthat analyzes secondary data in the form of court decisions and theories. Apart\r\nfrom that, it also uses empirical juridical methods, namely by conducting\r\ninterviews to see the opinions of the sources regarding the problems that have\r\nbeen formulated.\r\n\r\nBased on research results, the authority of the Constitutional Court is not to\r\nestablish new norms, but only to declare that a statutory regulation under the\r\nConstitution is contrary to the Constitution, so that hierarchically the regulation is\r\nnull and void. In its development, pre-trial not only examines and decides on the\r\nlegality of arrest, detention, termination of investigation, termination of\r\nprosecution, compensation and rehabilitation but also on the legality of naming\r\nsuspects, searches and confiscations.\r\nThe advice given in this research is that investigators hope that if they terminate\r\nan investigation, they must report it to the public prosecutor. Likewise, if the\r\nprosecution is terminated, it must be carried out in accordance with applicable\r\nregulations so that justice continues to be upheld without any fraud or intervention\r\nfrom any party. The mechanism for efforts to end investigations based on\r\nrestorative justice is quite good, but in practice there are still Parties (Perpetrators)\r\nwho still take this restorative for granted, therefore it is necessary to educate the\r\npublic that this Restorative is not an item that can be bought and sold easily.\r\n\r\n\r\nKeywords: Development, Termination of Investigation, Judicial Practice. "^^ . "2025-01-30" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Siti Muthia "^^ . "Fadhilah"^^ . "Siti Muthia Fadhilah"^^ . . . . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \r\nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #85218 \n\nANALISIS PERKEMBANGAN ALASAN PENGHENTIAN \nPENYIDIKAN DALAM PRAKTIK PERADILAN \n\n" . "text/html" . . . "341 Hukum-hukum negara" . . . "342 Hukum tata negara:" . . . "345 Hukum pidana" . .