%0 Generic
%A 	Chandra,  Mulya Silaban 	
%C UNIVERSITAS LAMPUNG 
%D 2024
%F eprints:85271
%I HUKUM
%T ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA    PENAMBANGAN PASIR ILEGAL  (Studi Putusan No 224/Pid-Sus/2023/PN.Tjk)
%U http://digilib.unila.ac.id/85271/
%X Penambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin (PETI) telah menjadi  permasalahan ekologi bagi sumber daya alam di Indonesia. Putusan Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk  menjadi salah satu contoh buruk praktik penambangan ilegal yang masih terjadi di  Provinsi Lampung. Oleh karenanya penulis menangkat permasalahan seperti  bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan  pasir ilegal? Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum  terhadap pelaku penambangan pasir ilegal?  Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan  jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka  dan wawancara.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwa  penegakan hukum dari Majelis Hakim pada Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN  Tjk maka, terdakwa secara sah dan berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan  telah terbukti bersalah dengan melakukan pertambangan pasir secara ilegal  dengan melanggar ketentuan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2020 majelis hakim tidak melihat adanya alasan pembenar atau pemaaf bagi  perbuatan tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga  majelis hakim berdasarkan dengan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk  telah menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (Delapan) bulan  dan denda sejumlah lima juta rupiah. Masih terdapatnya faktor-faktor penghambat  terutama pada sektor penegakan hukum oleh kepolisian, kejaksaan sampai pada  majelis hakim di pengadilan negeri terhadap pelaku atau kepada pelaku  pertambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha dapat memengaruhi kualitas  hukuman yang diterima pelaku pertambangan ilegal, yang telah tercermin pada  putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang menghukum terdakwa selaku  penambangan pasir ilegal tanpa adanya izin resmi dari pemerintah pusat dan  pemerintah daerah dengan hukuman penjara hanya 8 (Delapan) bulan lamanya  dan disertai dengan adanya denda yang sangat sedikit sebesar lima juta rupiah.  Kata Kunci: Penambangan Ilegal, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim.  Illegal mining or what is known as mining without a permit (PETI) has become an  ecological problem for natural resources in Indonesia. This problem has become  a phenomenon for environmental observers, quite a few local communities or  local customs feel that illegal mining activities have damaged the community's  environmental ecosystem. The decision of the Panel of Judges at the Tanjung  Karang District Court Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk is a bad example of  illegal mining practices that are still occurring in the Province. Therefore, the  author raises issues such as what are the basic considerations for judges in  imposing a crime in Decision No: 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk? What is the law  enforcement process and what are the factors inhibiting law enforcement in the  crime of illegal sand mining?  This research method uses a normative juridical approach. The source and type  of data used is secondary data obtained from the results of literature studies and  interviews.  Based on the results of the research and discussion, it can be stated that the law  enforcement of the Panel of Judges in Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk  means that the defendant legally and based on the facts at trial has been proven  guilty of carrying out illegal sand mining in violation of The provisions of Article  158 of Law Number 3 of 2020, the panel of judges did not see any justification or  excuse for the mining crime committed by the defendant. So the panel of judges  based on Decision Number 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk has sentenced the defendant  to 8 (eight) months in prison and a fine of five million rupiah. There are still  inhibiting factors, especially in the law enforcement sector by the police, the  prosecutor's office and even the panel of judges at the district court against  perpetrators or sand mining actors who do not have business permits, which can    influence the quality of punishment received by illegal mining perpetrators, which  has been reflected in decision No. 224/Pid.Sus/2023/PN Tjk which sentenced the  defendant to illegal sand mining without official permission from the central  government and regional government with a prison sentence of only 8 (eight)  months and accompanied by a very small fine of five million rupiah.  Keywords: Illegal Mining, Law Enforcement, Judge's Consideration.