%A WAZULFA MUTAHAROH AULIA 
%T EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 BAGI PASANGAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
DI PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KABUPATEN

LAMPUNG TENGAH
%X Meningkatnya jumlah perkawinan menjadi salah satu masalah besar yang harus
diselesaikan dengan bijak. Hadirnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang batasan usia melakukan perkawinan menimbulkan pro dan
kontra bagi masyarakat, khususnya yang terjadi pada masyarakat yang berada di
wilayah Pengadilan Agama Gunung Sugih Lampung Tengah. Pada Tahun 2022
tercatat, Pengadilan Agama Gunung Sugih menempatkan posisi pertama dengan
jumlah pengajuan perkawinan dibawah umur. Peningkatan jumlah perkawinan
dibawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih disebabkan oleh
beberapa faktor diantaranya faktor budaya, faktor ekonomi, faktor pergaulan anak,
faktor pendidikan dan faktor media massa.
Metode penelitian yang digunakan dengan penelitian normatif empiris. Data yang
dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait
menunjukan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
belum sepenuhnya berjalan efektif. Meskipun sudah dilakukan upaya dari pihak
pengadilan untuk menerapkan undang-undang tersebut, masih terdapat tantangan
dalam penerapannya.
Hasil penelitian perlu dilakukannya langkah-langkah lebih lanjut untuk
meningkatkan efektivitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Saran yang diberikan kepada pemerintah dan penegak hukum agar lebih selektif
dalam memberikan izin melakukan perkawinan kepada masyarakat serta harus
dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami Pasal 7 ayat (1)
UU Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, kepada masyarakat agar dapat memahami
perubahan usia perkawinan yang terbaru agar jumlah perkawinan dibawah umur
dapat berkurang.
Kata Kunci: Efektivitas, Perkawinan Di Bawah Umur, Pengadilan Agama

ii

EFFECTIVENESS OF ARTICLE 7 PARAGRAPH (1) LAW NUMBER 16 OF
2019 FOR MINOR MARRIAGE COUPLES IN THE GUNUNG SUGIH
RELIGIOUS COURT CENTRAL LAMPUNG DISTRICT

By

AULIA WAZULFA MUTAHAROH

The increasing number of marriages is one of the major problems that must be
resolved wisely. The presence of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019
concerning the age limit for marriage has caused pros and cons for the community,
especially those in the Gunung Sugih Religious Court area, Central Lampung. In
2022, it was recorded that the Gunung Sugih Religious Court was in first place with
the number of underage marriage applications. The increase in the number of
underage marriages that occurred at the Gunung Sugih Religious Court was caused
by several factors including cultural factors, economic factors, child social factors,
educational factors and mass media factors.
The research method used was empirical normative research. Data collected by
conducting interviews with related parties showed that Article 7 paragraph (1) of
Law Number 16 of 2019 had not been fully effective. Although efforts have been
made by the court to implement the law, there are still challenges in its
implementation. The results of the study require further steps to be taken to improve
the effectiveness of Article 7 paragraph (1) of Law Number 16 of 2019. Suggestions
given to the government and law enforcement to be more selective in granting
marriage permits to the community and socialization must be carried out to the
community so that they better understand Article 7 paragraph (1) of Law Number
16 of 2019. In addition, the community should be able to understand the latest
changes in the age of marriage so that the number of underage marriages can be
reduced.
Keywords: Effectiveness, Underage Marriage, Religious Courts
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints85291