<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)"^^ . "Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) idealnya digunakan dengan\r\nsebaik-baiknya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka\r\nmeningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa, tetapi pada\r\nkenyataannya terdapat tindak pidana korupsi APBDes yang dilakukan oleh Kepala\r\nDesa dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk, namun demikian isu\r\nhukumnya adalah pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan tersebut belum\r\nmaksimal. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban\r\n\r\npidana pelaku tindak pidana korupsi APBDes dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-\r\nTPK/2022/PN.Tjk dan apakah pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi\r\n\r\ndari harta terpidana dapat menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman.\r\nPenelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case\r\napproach), perundang-undangan (statute approach) dan konseptual. Pengumpulan\r\ndata dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Narasumber penelitian\r\nterdiri atas Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung, Hakim pada\r\nPengadilan Negeri Tanjung Karang dan Advokat di Bandar Lampung. Pengolahan\r\ndata dilakukan dengan seleksi, klasifikasi dan sistematisasi data.Analisis data\r\ndilakukan dengan interpretasi hukum dan penarikan simpulan dilakukan secara\r\ninduktif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban\r\npidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBDes didasarkan dengan adanya\r\nunsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan\r\nterdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi\r\nterdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi APBDes sebagaimana dimaksud\r\nPasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) UUPTK. Penjatuhan\r\npidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dari harta terpidana dapat\r\nmenjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan pidana pokok.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam memutus perkara tindak\r\npidana korupsi APBDes mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur\r\npertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan\r\nperbuatannya sesuai dengan kesalahannya. Hakim hendaknya menjatuhkan pidana\r\npenjara dan pidana denda yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana korupsi\r\nAPBDes yang tidak berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.\r\nKata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, APBDes.\r\n\r\n\r\n\r\nThe Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) should ideally be used as\r\nwell as possible based on statutory regulations in order to improve development\r\nand services to village communities, but in reality there are criminal acts of\r\nAPBDes corruption committed by the Village Head in Decision Number\r\n30/Pid.Sus -TPK/2022/PN.Tjk, however, the legal issue is that the penalty\r\nimposed by the judge in the decision was not optimal. The problem of this\r\nresearch is: What is the criminal responsibility of perpetrators of APBDes\r\ncorruption crimes in Decision Number 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk and whether\r\nthe return of state losses from corruption crimes from the convict's assets can be a\r\nconsideration that reduces the sentence.\r\nThis research uses a normative research type with a case approach, statutory\r\napproach and conceptual approach. Data collection was carried out through\r\nliterature study and interviews. The research sources consisted of Public\r\nProsecutors at the Bandar Lampung Prosecutor's Office, Judges at the Tanjung\r\nKarang District Court and Advocates in Bandar Lampung. Data processing is\r\ncarried out by selecting, classifying and systematizing data. Data analysis is\r\ncarried out by legal interpretation and conclusions are drawn inductively.\r\nBased on the results of the research, it can be concluded that criminal\r\nresponsibility for perpetrators of criminal acts of APBDes corruption is based on\r\nthe presence of elements of error and intentionality in committing criminal acts,\r\nthe ability of the defendant to be responsible, there is no justification or excuse for\r\nthe defendant in committing criminal acts of APBDes corruption as intended in\r\nArticle 3 jo. Article 18 paragraph (1) letters a and b paragraph (2) and\r\nparagraph (3) UUPTK. The imposition of additional punishment in the form of\r\nreturning state losses from the convict's assets can be a consideration for the\r\njudge to reduce the main sentence.\r\nThe suggestion in this research is that judges should, in deciding criminal cases of\r\nAPBDes corruption, comprehensively consider the elements of criminal\r\nresponsibility, so that the defendant can be held accountable for his actions\r\naccording to his mistakes. Judges should impose heavier prison sentences and\r\nfines on perpetrators of APBDes corruption crimes who do not try to recover state\r\nfinancial losses.\r\nKeywords: Criminal Responsibility, Corruption, the Village Revenue and\r\n\r\nExpenditure Budget"^^ . "2024-04-24" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "TANIA PUTRI"^^ . "ALIIFAH NARFA \t"^^ . "TANIA PUTRI ALIIFAH NARFA \t"^^ . . . . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - Mahasiswa Unila.pdf"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN - Mahasiswa Unila.pdf"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #85360 \n\nPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI \nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA \n(Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .