<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG"^^ . "Krisis pengelolaan sampah di Provinsi Lampung semakin mendesak. Volume\r\nsampah yang terus meningkat melebihi kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)\r\nyang ada. Pembangunan TPA Regional menjadi solusi yang diharapkan. Badan\r\nPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran sentral dalam\r\nperencanaan dan pelaksanaan pembangunan TPA Regiona berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang\r\nNomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Rumusan masalah penelitian\r\nini adalah: 1) Bagaimana kewenangan BAPPEDA dalam kebijakan TPA Regional\r\ndi Provinsi Lampung? 2) Apa saja faktor penghambat BAPPEDA dalam menyusun\r\nkebijakan tersebut?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan\r\ndata melalui studi pustaka dan wawancara dengan informan dari BAPPEDA dan\r\nDinas Lingkungan Hidup. Data yang diperoleh meliputi bahan hukum primer,\r\nsekunder, dan tersier, yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif\r\nkualitatif untuk mengevaluasi kewenangan BAPPEDA dan faktor penghambat\r\ndalam kebijakan TPA Regional.\r\nDalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, peran\r\nBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sangat krusial, terutama\r\ndalam perencanaan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Bappeda\r\nbertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan\r\nsampah, seperti Rencana Pengelolaan Sampah Daerah (RPBSD), serta mengatur\r\nzonasi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pemilihan lokasi\r\nTPA yang strategis. Selain itu, Bappeda bekerja sama dengan dinas terkait, seperti\r\nDinas Lingkungan Hidup, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan\r\ndengan baik. Namun, Bappeda dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk\r\nresistensi masyarakat terhadap dampak kesehatan dan lingkungan yang mungkin\r\ntimbul dari keberadaan TPA, serta masalah koordinasi antar instansi yang\r\nmemperlambat pengambilan keputusan. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang\r\nlebih inklusif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta memperbaiki koordinasi antar instansi agar pengelolaan TPA dapat berjalan lebih efektif dan\r\nberkelanjutan.\r\nKata Kunci: Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir, Bappeda\r\n\r\nThe waste management crisis in Lampung Province is increasingly urgent. The\r\nvolume of waste continues to increase beyond the capacity of the existing Final\r\nProcessing Site (TPA). The construction of a Regional TPA is the desired solution.\r\nThe Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) has a central role in\r\nplanning and implementing regional landfill development based on Law Number\r\n32 of 2004 concerning Regional Government and Law Number 18 of 2008\r\nconcerning Waste Management. The formulation of this research problem is: 1)\r\nWhat is BAPPEDA's authority in Regional TPA policy in Lampung Province? 2)\r\nWhat are the inhibiting factors for BAPPEDA in formulating this policy?\r\nThis research uses a normative juridical approach by collecting data through\r\nliterature study and interviews with informants from BAPPEDA and the\r\nEnvironmental Service. The data obtained includes primary, secondary and tertiary\r\nlegal materials, which are then processed and analyzed descriptively qualitatively\r\nto evaluate BAPPEDA's authority and inhibiting factors in Regional TPA policies.\r\nIn efforts to improve waste management in Lampung Province, the role of the\r\nRegional Development Planning Agency (Bappeda) is very crucial, especially in\r\nplanning and managing Final Processing Sites (TPA). Bappeda is responsible for\r\nformulating policies related to waste management, such as the Regional Waste\r\nManagement Plan (RPBSD), as well as regulating land zoning through Regional\r\nSpatial Planning (RTRW) and selecting strategic landfill locations. Apart from that,\r\nBappeda collaborates with related agencies, such as the Environmental Service, to\r\nensure that policy implementation runs well. However, Bappeda is faced with\r\nvarious challenges, including community resistance to the health and\r\nenvironmental impacts that may arise from the presence of a landfill, as well as\r\ncoordination problems between agencies that slow down decision making. For this\r\nreason, a more inclusive approach is needed by involving the community in\r\nplanning and improvement coordination between agencies so that landfill\r\nmanagement can run more effectively and sustainably.\r\nKeywords: Waste Management, Final Processing Site, Bappeda"^^ . "2025-01-16" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "IRVAN"^^ . "MUHAMMAD "^^ . "IRVAN MUHAMMAD "^^ . . . . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "KEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH\r\nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN\r\nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #85414 \n\nKEWENANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH \nDALAM MEMBUAT KEBIJAKAN TEMPAT PEMROSESAN \nAKHIR SAMPAH REGIONAL DI PROVINSI LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .