<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI"^^ . "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU\r\nPDP) telah mengamanatkan pembentukan data protection authority yang\r\nditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Pelaksana\r\nPelindungan Data Pribadi (LPPDP) diproyeksikan sebagai pengawas dan penegak\r\nhukum pelindungan data pribadi di Indonesia, sehingga LPPDP harus dapat\r\nmelaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen. Permasalahan\r\nyang diangkat dalam penelitian ini yaitu urgensi pembentukan LPPDP serta\r\ntantangan pembentukan dari lembaga tersebut.\r\nMetode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan\r\nperundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual\r\napproach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Metode\r\npengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data menggunakan\r\nanalisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi\r\npembentukan LPPDP dalam memperkuat hukum pelindungan data pribadi di\r\nIndonesia melalui perbandingan hukum dan praktik di negara Hongkong dan\r\nSingapura serta mengetahui peluang dan tantangan pembentukan LPPDP di\r\nIndonesia.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan LPPDP yaitu\r\nmemperkuat hukum pelindungan data pribadi secara efektif melalui jaminan\r\nkepastian hukum kepada masyarakat, dalam hal ini dengan memastikan bahwa\r\nLPPDP menjadi otoritas yang memiliki independensi sehingga tidak dapat\r\ndiintervensi oleh siapapun. Dengan demikian, pembentukan LPPDP menjadi\r\ninstrumen fundamental dalam penegakan dan pelindungan hukum terhadap data\r\npribadi di Indonesia. Pembentukan LPPDP di Indonesia menghadapi beberapa\r\ntantangan, seperti model kelembagaan LPPDP apakah dibentuk dengan single\r\nsupervisory authority ataupun ministry based-models, serta batasan kewenangan\r\nagar tidak terjadi tumpang tindih (overrlapping) antara satu lembaga dengan\r\nlembaga lainnya sehingga perlu kajian analisis yang mendalam demi menciptakan\r\nlembaga yang mandiri dan memiliki independensi.\r\nKata Kunci: Data Pribadi, Lembaga Pelindungan Data Pribadi, UU N0 27\r\n Tahun 2022\r\nLaw Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) has\r\ndirectly mandated the establishment of a data protection authority which\r\ndetermined by the President. The LPPDP has projected to become an authority\r\nthat acts as a supervisor and law enforcer for personal data protection in\r\nIndonesia, the LPPDP must be able to perform its functions, duties, and\r\nauthorities independently. The several DPA forms can be considered to establish\r\nLPPDP in Indonesia.\r\nThe research uses normative legal research methods with a statutory approach, a\r\nconceptual approach and a comparative approach. The aim of this research is to\r\nanalyze the urgency of establishing the LPPDP in strengthening personal data\r\nprotection laws in Indonesia through a comparison of laws and practices in\r\nHongKong and Singapore and to determine the opportunities and challenges of\r\nestablishing the LPPDP in Indonesia.\r\nThe research results show that the urgency of establishing the LPPDP is to\r\neffectively strengthen the law on personal data protection by guaranteeing legal\r\ncertainty to the public, in this case by ensuring that the LPPDP is an authority\r\nthat has independence so that it cannot be intervened by anyone. Thus, the\r\nformation of the LPPDP is a fundamental instrument in enforcing and protecting\r\nthe law against personal data in Indonesia. The formation of the LPPDP in\r\nIndonesia faces several challenges, such as whether the LPPDP institutional\r\nmodel is formed with a single supervisory authority or ministry-based models, as\r\nwell as the limits of authority so that there is no overlap between one institution\r\nand another, so in-depth analytical studies are needed to create an institution.\r\nwho is independen and has independence.\r\nKeywords: Data Protection, Personal Data Protection Authority, UU No 27\r\n Tahun 2022"^^ . "2024-05-13" . . . . . "HUKUM"^^ . . . . . . . "yunanda\t"^^ . "\tVeris "^^ . "yunanda\t \tVeris "^^ . . . . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (File PDF)"^^ . . . "veris yunanda_ tanda pembahasan - veris yunanda.pdf"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (File PDF)"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (File PDF)"^^ . . . "veris yunanda _ abstrak - veris yunanda.pdf"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA\r\nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR\r\n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #85533 \n\nURGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA \nPRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR \n27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "346 Hukum privat, hukum perdata" . .