%A NASWA AZZAHRA ANASTASYA 
%T PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG GERAKAN COLLECTIVE

ACTION PENANGGULANGAN RADIKALISME
(STUDI BADAN KESBANGBPOL PROVINSI LAMPUNG)

%X Masih banyaknya masyarakat di Provinsi Lampungyang berlawanan dengan ideologi
Pancasila oleh karena itu penelitian ini dibuat bertujuan untuk melihat peranan pemerintah
yang berfokus pada Badan Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan
collective action sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme di Provinsi
Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang menduduki
presentasi tertinggi dalam penyebaran bibit faham radikalisme, hal ini didukung dengan
adanya kasus penangkapan terduga jaringan paham radikalisme yang terjadi di Provinsi
Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan
dokumentasi yang menggunakan empat indikator yang menjadi penentu optimal dan tidak
optimalnya peran pemerintah dalam mendorong gerakan collective action, yaitu: (1) peran
regulator, (2) peran fasilitator, (3) peran katalisator. Hasil penelitian ini menunjukan Badan
Kesbangpol Provinsi Lampung dalam mendorong gerakan collective action
penanggulangan radikalisme telah dilakukan secara optimal, walaupun masih terdapat
beberapa kekurangan yang terjadi akibat adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan
kegiatan dalam mencegah penyebaran paham radikalisme. Oleh karena itu dalam
meningkatkan peranan Badan Kesbangpol dalam mencegah penyebaran paham
radikalisme perhatian lebih lanjut dari pemerintah terkait tenaga ahli IT guna mendukung
performa dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di era globalisasi serta
diperlukannya pembaruan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol guna
mencegah penyebaran paham radikalisme di dunia maya.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Collective action, Radikalisme.

2

ABSTRACT

THE ROLE OF GOVERNMENT IN ENCOURAGING THE COLLECTIVE
ACTION MOVEMENT TO OVERCOME RADICALISM
(LAMPUNG PROVINCE KESBANBPOL AGENCY STUDY)

By

ANASTASYA NASWA AZZAHRA

There are still many people in Lampung Province who are opposed to the Pancasila
ideology, therefore this research was aimed at looking at the role of the government
which focuses on the Lampung Province Kesbangpol Agency in encouraging
collective action movements as an effort to prevent the spread of radicalism in
Lampung Province. Lampung Province is one of the provinces in Indonesia which
has the highest percentage in spreading the seeds of radicalism, this is supported by
the arrest of a suspected radicalism network that occurred in Lampung Province.
The methods used in this research are observation, interviews and documentation
using four indicators that determine the optimal and non-optimal role of
government in encouraging collective action movements, namely: (1) the role of
the regulator, (2) the role of the facilitator, (3) catalytic role. The results of this
research show that the Lampung Province Kesbangpol Agency in encouraging the
collective action movement to overcome radicalism has been carried out optimally,
although there are still several shortcomings that occur due to inhibiting factors in
implementing activities to prevent the spread of radicalism. Therefore, in increasing
the role of the Kesbangpol Agency in preventing the spread of radicalism, further
attention from the government regarding IT experts to support performance in
preventing the spread of radicalism in the era of globalization and the need to renew
activities carried out by the Kesbangpol Agency to prevent the spread of radicalism
in cyberspace.
Keywords: Role, Government, Collective action, Radicalism.
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%L eprints85553