TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints85593
UR  - http://digilib.unila.ac.id/85593/
A1  - Silvani , Putri Despri Utami 	
Y1  - 2024/05/17/
N2  - Nasabah asuransi yang mengalami kerugian harus mendapatkan perlindungan
hukum sehingga dapat kembali mendapatkan haknya. Seperti kasus yang terjadi
pada pemegang polis gagal bayar AJB Bumiputera 1912 mengadukan nasib
mereka ke Polda Lampung untuk meminta kepastian soal nasib mereka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis-
normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka berupa

peraturan perundang-undangan, dan karya tulis ilmiah lain yang membahas
mengenai tugas dan fungsi otoritas jasa keuangan dalam pengawasan asuransi di
Indonesia
Hasil penelitian dan pembahasan mendeskripsikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan
memiliki tugas dan fungsi pengawasan asuransi dalam penegakan hukum pidana
meliputi penyidikan untuk menentukan dalam hal apa bagi mereka yang
melanggar dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, proses
penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara RI dan Pejabat Pengawas Negeri
Sipil di lingkungan OJK. Dari proses penyidikan hasilnya disampaikan kepada
Jaksa untuk dilakukan penuntutan. Berkaitan dengan kasus OJK sudah
menerapkannya yaitu Pada bulan Maret 2021 OJK telah menetapkan Nurhasanah
(Ketua BPA AJB Bumiputera tahun 2018- 2020) sebagai tersangka karena tidak
melaksanakan atau tidak memenuhi perintah tertulis OJK.
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asuransi, Hukum Perdata

Insurance customers who experience losses must receive legal protection so they
can regain their rights. As in the case of AJB Bumiputera 1912 defaulted policy
holders who complained about their fate to the Lampung Regional Police to ask
for certainty regarding their fate.
This research uses legal research methods with a juridical-normative approach,
namely research that prioritizes researching library materials in the form of
statutory regulations, and other scientific papers that discuss the duties and
functions of financial services authorities in insurance supervision in Indonesia.
The results of the research and discussion describe that Otoritas Jasa Keuangan
has the duties and functions of insurance supervision in enforcing criminal law,
including investigations to determine in what cases those who violate can be
punished as threatened, the investigation process is carried out by the Indonesian
National Police and Civil Affairs Supervisory Officers. within the OJK
environment. From the investigation process, the results are submitted to the
Prosecutor for prosecution. In relation to the case, the OJK has implemented it,
namely in March 2021 the OJK has named Nurhasanah (Chairman of BPA AJB
Bumiputera for 2018-2020) as a suspect for not carrying out or not fulfilling
OJK's written orders.
Keyword: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Insurance, Civil Law
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM

PENGAWASAN ASURANSI DI INDONESIA
AV  - restricted
ER  -