<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL"^^ . "Tindak pidana penghinaan yakni perbuatan menyampaikan ucapan (kata atau\r\nrangkaian kata/ kalimat) yang bertujuan menuduhkan perbuatan tertentu untuk\r\nmenghina nama baik kehormatan seseorang atau martabat sehingga seseorang\r\nmerasa direndahkan atau dicemarkan. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia\r\ndengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab\r\nUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP Nasional mencabut\r\ndan mengganti semua ketentuan tindak pidana penghinaan baik secara\r\nkonvensional dan Elektronik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 310 KUHP\r\ndan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (3).\r\nPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah\r\npertanggungjawaban tindak pidana penghinaan melalui media elektronik (2)\r\nbagaimanakah impikasi yuridis KUHP Nasional terhadap tindak pidana\r\npenghinaan pada media elektronik.\r\nMetode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis\r\nnormatif dan yuridis empiris. Dengan narasumber Pihak penyidik Dit Cyber\r\nCrime Kepolisiaan Daerah Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas\r\nLampung, dan Anggota Komisi 3 bidang Hukum dan HAM Dewan Perwakilan\r\nRakyat Republik Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data\r\nprimer dan data sekunder melalui proses pengumpulan data yang dilakukan\r\nberdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan.\r\nHasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1) Pertanggunjawaban\r\npidana diklasifikasikan berdasarkan orang dan perbuatan. Orang mencakup\r\nkemampuan bertanggungjawab dan tidak alasan pemaaf, sedangkan perbuatan\r\nmencakup perbuatan melawan hukum dan mens rea. Pertanggungjawaban tindak\r\npidana penghinaan melalui media elektronik adanya kemampuan\r\nbertanggungjawab artinya mampu memahami akibat perbuatan, bertentangan\r\ndengan ketertiban, tidak ada alasa pemaaf, bertentangan dengan hukum dan\r\nadanya kehendak dari pelaku berupa mens rea. Tindak pidana penghinaan bersifat\r\nsangat subjektif dan sulit diukur, maka pertanggungjawaban tindak pidana\r\npenghinaan perlu pembuktian yang konkret terhadap mens rea dari suatu tulisan\r\natau muatan elektronik yang mengandung unsur tindak pidana penghinaan. 2)\r\nImplikasi yuridis KUHP Nasional mengubah perspektif hukum pidana Indonesia\r\ndari model keadilan retributif pada KUHP Kolonial menjadi model keadilan\r\nkorektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pasal tindak pidana penghinaan melalui\r\n\r\nmedia elektronik dalam politik hukum KUHP Nasional memberikan batasan-\r\nbatasan dan kejelasan mengenai tindak pidana penghinaan sehingga menutup\r\n\r\npenyalahgunaan penerapan pasal. Tindak pidana penghinaan dalam KUHP\r\nNasional diatur pada Pasal 433 hingga Pasal 441. Bentuk kebaharuan tindak\r\npidana penghinaan pada KUHP Nasional dengan diaturnya tindak pidana\r\npenghinaan melalui media elektronik dalam Pasal 441 Ayat (1) KUHP Nasional.\r\nDelik Penghinaan dalam KUHP Nasioanal sesuai dengan teori pembaharuan\r\nhukum pidana secara filosofis, yuridis, sosialis, dan politis.\r\nAdapun saran dari penelitian ini yakni diharapkan kepada aparat penegak hukum\r\nkepolisian, jaksa, dan penyidik di Kominfo untuk cermat dan tepat dalam\r\nmenangani kasus tindak pidana penghinaan melalui media elektronik Pasal 27\r\nAyat (3) UU ITE yang multi tafsir harus merujuk kepada Surat keputusan bersama\r\ntentang pedoman implementasi UU ITE. Aparat penegak hukum diharapkan\r\ndalam menangani tindak pidana penghinaan saat ini mulai menggunakan dan\r\nmenerapkan cara pandang setiap delik dengan asas-asas umum hukum pidana\r\nsebagaimana dalam buku satu KUHP Nasional sebagai ciri sistem hukum pidana\r\nIndonesia.\r\n\r\nKata Kunci: Perspektif Hukum Pidana, Tindak Pidana Penghinaan, Media\r\nElektronik, KUHP Nasional"^^ . "2024-05-15" . . . . . "HUKUM"^^ . . . . . . . " Izhar Alwi Jaya\t"^^ . "\tParisi"^^ . " Izhar Alwi Jaya\t \tParisi"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (File PDF)"^^ . . . "File Abstarak_Parisi Izhar Alwi Jaya - Parisi Izhar Alwi Jaya.pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (File PDF)"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (File PDF)"^^ . . . "File Skripsi tanpa Pembahasan_Parisi Izhar Alwi Jaya - Parisi Izhar Alwi Jaya.pdf"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . . "PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA\r\nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK\r\nBERDASARKAN KUHP NASIONAL (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #85619 \n\nPERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA \nPENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK \nBERDASARKAN KUHP NASIONAL\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .