%0 Generic
%A M. RIFKI , SAPUTRA
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:85658
%I UNIVERSITAS HUKUM
%T ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGGANTI PADA  PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI    (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 73/Pid.Sus/2019/Pn Bbu)
%U http://digilib.unila.ac.id/85658/
%X Pengaturan tindak pidana pornografi dalam upaya penanggulangan pornografi era  siber di Indonesia diperlukan adanya suatu keharusan, bahwa pengaturan tindak  pidana pornografi atau pornoaksi siber di Indonesia senantiasa memenuhi  keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait dengan  dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan  komunikasi dengan berbagai dampak positif atau negatif yang mungkin muncul di  masa masa mendatang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah  penerapan hukum pidana pengganti terhadap pelaku tindak pidana pornografi dan  bagaimanakah pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan  peringanan pelaku tindak pidana pornografi.  Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan  adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi  kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri  dari Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan Dosen Pidana Fakultas  Hukum Univeritas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana pengganti  terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah dengan alternatif model  pemidanaan yang sesuai dengan arus utama filosofi pemidaan sekarang adalah  model yang memadukan penjeraan, rehabilitatif dan pemulihan. Pemidanaan  dalam model ini memilah pemidanaan selaras dengan berbahanya perbuatan yang  dilakukan dengan mempertimbangkan pula aspek pelaku tindak pidana. Alternatif  pemidanaan ini antara lain pidana kerja sosial, ganti kerugian, denda minimum  khusus dan pembatasan akses ke capaian internet. (2) Pertimbangan hukum hakim  tentang alasan-alasan pemberat dan peringanan pelaku tindak pidana pornografi  berdasarkan pada unsur Pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah (1) Setiap  orang dan (2) yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,  memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi telah terpenuhi  oleh terdakwa. Kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan    iii    pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama  terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-  (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa  tetap ditahan.  Saran dalam skripsi ini adalah pada kasus ini, Hendaknya Hakim memberikan  hukuman yang sesuai dengan undang-undang, dimana telah tertulis dengan jelas  hukuman pidana minimum dan maksimalnya. Sehingga tindak pidana pornografi  dapat berkurang di Indonesia. Hakim harus lebih adil dan tegas dalam  menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pornografi yang ada,  sehingga tidak memunculkan kejahatan pornografi yang lainnya. Bagi  masyarakat, agar lebih meningkatkan kewaspadaan dalam menggunakan  smartphone juga media sosial. Karena dari hal kecil atau satu kesalahan karena  keteledoran diri sendiri dapat berbuat fatal kedepannya dan masyarakat agar lebih  berhati-hati dalam mengupload apapun itu.  Kata Kunci: Pertimbangan, Hakim, Putusan, Pidana, Pornografi.