<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung)"^^ . "Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu\r\npermasalahan lingkungan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung.\r\nFenomena yang terjadi pada saat ini kerap dilakukan secara sengaja oleh\r\nperorangan maupun badan usaha (korporasi). Berdasarkan hasil data yang diperoleh\r\ndari Kepolisian Daerah Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pada beberapa\r\ntahun terakhir tidak adanya laporan masuk mengenai kebakaran hutan dan lahan di\r\nProvinsi Lampung. Namun, berdasarkan perolehan data dari Kementerian\r\nLingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan masih kerap terjadi kebakaran\r\nhutan dan lahan di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penanggulangan tindak\r\npidana pembakaran hutan dan lahan membutuhkan upaya yang serius dan terpadu\r\ndari berbagai pihak, termasuk Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk\r\nmengetahui upaya serta faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam\r\npenanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung\r\noleh Polda Lampung. \r\nMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan\r\ndidukung oleh pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam\r\npenelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan melalui\r\nwawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Narasumber\r\ndalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Khusus\r\n(Ditrekrimsus) Polda Lampung, Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda\r\nLampung, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Provinsi Lampung,\r\nKepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi\r\nLampung, serta Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana dan Administrasi Negara\r\nFakultas Hukum Universitas Lampung yang dipilih secara Purposive Sampling.\r\nAnalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. \r\nBerdasarkan hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa dalam upaya\r\npenanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, kepolisian berfokus\r\npada upaya penal yang menitikberatkan pada tindakan represif dan upaya non penal \r\nyang menitikberatkan pada tindakan preventif. Pada upaya penal yang meliputi\r\npenyelidikan, penyidikan, dan penindakan hukum terhadap pelaku yang\r\nmenghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat upaya penal meliputi faktor\r\nsubstansi hukum, penegak hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Pada\r\nsisi lain, upaya non penal seperti pencegahan yang meliputi patroli rutin, sosialisasi\r\ndan penyuluhan kepada masyarakat, pembagian pamflet atau selebaran, masih\r\nkurang optimal. Hal tersebut dikarenakan faktor penghambat upaya non penal yaitu,\r\nmasyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum untuk melaporkan kejadian\r\nkebakaran hutan dan lahan serta kebudayaan masyarakat yang terbiasa\r\nmembersihkan dan membuka lahan dengan cara dibakar. Penulis menemukan\r\nbahwa kurangnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat\r\nmenjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas upaya penanggulangan\r\nkebakaran hutan dan lahan. \r\nSaran dari penelitian ini adalah pihak kepolisian, khususnya Polda Lampung agar\r\nmemperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti PPNS Kehutanan, Dinas\r\nKehutanan Provinsi Lampung, dan BPBD Provinsi Lampung. Kedua, untuk\r\nmengatasi konflik norma dalam pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan\r\nlahan, diharapkan meninjau kembali Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32\r\nTahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui\r\njudicial review, karena norma ini dapat membuka celah hukum yang\r\nmemungkinkan penyusunan peraturan turunan yang mengizinkan pembakaran\r\nhutan untuk membuka lahan hingga 2 hektar, yang berpotensi disalahgunakan. \r\nKata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana, Kebakaran Hutan dan Lahan,\r\nKepolisian. \r\nForest and land burning crimes (karhutla) are one of the serious environmental\r\nproblems in Indonesia, including in Lampung Province. The current phenomenon is\r\noften carried out intentionally by individuals or business entities (corporations).\r\nBased on the results of data obtained from the Lampung Provincial Police, it shows\r\nthat in the last few years there have been no reports of forest and land fires in\r\nLampung Province. However, based on data obtained from the Ministry of\r\nEnvironment and Forestry, it shows that forest and land fires still often occur in\r\nLampung Province. Therefore, overcoming forest and land burning crimes requires\r\nserious and integrated efforts from various parties, including the Police. This study\r\naims to determine the efforts and factors that inhibit police efforts in overcoming\r\nforest and land burning crimes in Lampung Province by the Lampung Regional\r\nPolice. \r\nThe research method used is a normative legal approach and is supported by an\r\nempirical legal approach. The sources and types of data in this study are primary data\r\nobtained from field studies through interviews and secondary data obtained from\r\nliterature studies. The sources in this study were Investigators of Sub-Directorate IV\r\nof the Special Crime Directorate (Ditrekrimsus) of the Lampung Police, Community\r\nDevelopment Unit (Binmas) of the Lampung Police, Civil Servant Officials (PPNS)\r\nof the Lampung Provincial Forestry, Head of the Forest Protection and Conservation\r\nDivision of the Lampung Provincial Forestry Service, and Academic Lecturers of the\r\nCriminal Law and State Administration Section of the Faculty of Law, University of\r\nLampung who were selected by Purposive Sampling. The data analysis used in this\r\nstudy is qualitative analysis. Based on the results of this study, it is described that in\r\nefforts to overcome criminal acts of forest and land burning, the police focus on penal\r\nefforts that emphasize repressive actions and non-penal efforts that emphasize\r\npreventive actions. In penal efforts that include investigations, inquiries, and legal\r\naction against perpetrators who face various obstacles. Inhibiting factors for penal \r\nefforts include legal substance factors, law enforcement, and limited facilities and\r\ninfrastructure. On the other hand, non-penal efforts such as prevention which include\r\nroutine patrols, socialization and counseling to the community, distribution of\r\npamphlets or leaflets, are still less than optimal. This is due to the inhibiting factors\r\nfor non-penal efforts, namely, the community who do not have legal awareness to\r\nreport forest and land fire incidents and the culture of the community who are\r\naccustomed to clearing and opening land by burning. The author found that the lack\r\nof synergy between the police, local government, and the community is one of the\r\nfactors that hinders the effectiveness of forest and land fire prevention efforts. The\r\nsuggestion from this study is that the police, especially the Lampung Police, should\r\nstrengthen coordination with related agencies such as the Forestry PPNS, the\r\nLampung Provincial Forestry Service, and the Lampung Provincial BPBD. Second,\r\nto overcome the conflict of norms in the regulation of criminal acts of forest and land\r\nburning, it is expected to review Article 69 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2009\r\nconcerning Environmental Protection and Management through judicial review,\r\nbecause this norm can open up legal loopholes that allow the preparation of derivative\r\nregulations that permit forest burning to open up to 2 hectares of land, which has the\r\npotential to be misused. \r\nKeywords: Crime Prevention, Forest and Land Fires, Police. "^^ . "2025-02-25" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "JUNIOR EDLA"^^ . "ZALZA"^^ . "JUNIOR EDLA ZALZA"^^ . . . . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (File PDF)"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA\r\nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \r\n(Studi Pada Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #85790 \n\nUPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA \nPEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG \n(Studi Pada Polda Lampung)\n\n" . "text/html" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .