creators_name: ZALZA, JUNIOR EDLA creators_id: 2112011117 type: other datestamp: 2025-03-25 05:54:30 lastmod: 2025-03-25 05:54:30 metadata_visibility: show title: UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Polda Lampung) ispublished: pub subjects: 300 subjects: 340 subjects: 345 full_text_status: restricted abstract: Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu permasalahan lingkungan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Fenomena yang terjadi pada saat ini kerap dilakukan secara sengaja oleh perorangan maupun badan usaha (korporasi). Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pada beberapa tahun terakhir tidak adanya laporan masuk mengenai kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung. Namun, berdasarkan perolehan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan masih kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan membutuhkan upaya yang serius dan terpadu dari berbagai pihak, termasuk Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya serta faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung oleh Polda Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit IV Direktorat Kriminal Khusus (Ditrekrimsus) Polda Lampung, Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Lampung, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Provinsi Lampung, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, serta Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana dan Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dipilih secara Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, kepolisian berfokus pada upaya penal yang menitikberatkan pada tindakan represif dan upaya non penal yang menitikberatkan pada tindakan preventif. Pada upaya penal yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penindakan hukum terhadap pelaku yang menghadapi berbagai hambatan. Faktor penghambat upaya penal meliputi faktor substansi hukum, penegak hukum, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Pada sisi lain, upaya non penal seperti pencegahan yang meliputi patroli rutin, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, pembagian pamflet atau selebaran, masih kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan faktor penghambat upaya non penal yaitu, masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum untuk melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan serta kebudayaan masyarakat yang terbiasa membersihkan dan membuka lahan dengan cara dibakar. Penulis menemukan bahwa kurangnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Saran dari penelitian ini adalah pihak kepolisian, khususnya Polda Lampung agar memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti PPNS Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dan BPBD Provinsi Lampung. Kedua, untuk mengatasi konflik norma dalam pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, diharapkan meninjau kembali Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui judicial review, karena norma ini dapat membuka celah hukum yang memungkinkan penyusunan peraturan turunan yang mengizinkan pembakaran hutan untuk membuka lahan hingga 2 hektar, yang berpotensi disalahgunakan. Kata Kunci: Penanggulangan Tindak Pidana, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kepolisian. Forest and land burning crimes (karhutla) are one of the serious environmental problems in Indonesia, including in Lampung Province. The current phenomenon is often carried out intentionally by individuals or business entities (corporations). Based on the results of data obtained from the Lampung Provincial Police, it shows that in the last few years there have been no reports of forest and land fires in Lampung Province. However, based on data obtained from the Ministry of Environment and Forestry, it shows that forest and land fires still often occur in Lampung Province. Therefore, overcoming forest and land burning crimes requires serious and integrated efforts from various parties, including the Police. This study aims to determine the efforts and factors that inhibit police efforts in overcoming forest and land burning crimes in Lampung Province by the Lampung Regional Police. The research method used is a normative legal approach and is supported by an empirical legal approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies through interviews and secondary data obtained from literature studies. The sources in this study were Investigators of Sub-Directorate IV of the Special Crime Directorate (Ditrekrimsus) of the Lampung Police, Community Development Unit (Binmas) of the Lampung Police, Civil Servant Officials (PPNS) of the Lampung Provincial Forestry, Head of the Forest Protection and Conservation Division of the Lampung Provincial Forestry Service, and Academic Lecturers of the Criminal Law and State Administration Section of the Faculty of Law, University of Lampung who were selected by Purposive Sampling. The data analysis used in this study is qualitative analysis. Based on the results of this study, it is described that in efforts to overcome criminal acts of forest and land burning, the police focus on penal efforts that emphasize repressive actions and non-penal efforts that emphasize preventive actions. In penal efforts that include investigations, inquiries, and legal action against perpetrators who face various obstacles. Inhibiting factors for penal efforts include legal substance factors, law enforcement, and limited facilities and infrastructure. On the other hand, non-penal efforts such as prevention which include routine patrols, socialization and counseling to the community, distribution of pamphlets or leaflets, are still less than optimal. This is due to the inhibiting factors for non-penal efforts, namely, the community who do not have legal awareness to report forest and land fire incidents and the culture of the community who are accustomed to clearing and opening land by burning. The author found that the lack of synergy between the police, local government, and the community is one of the factors that hinders the effectiveness of forest and land fire prevention efforts. The suggestion from this study is that the police, especially the Lampung Police, should strengthen coordination with related agencies such as the Forestry PPNS, the Lampung Provincial Forestry Service, and the Lampung Provincial BPBD. Second, to overcome the conflict of norms in the regulation of criminal acts of forest and land burning, it is expected to review Article 69 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management through judicial review, because this norm can open up legal loopholes that allow the preparation of derivative regulations that permit forest burning to open up to 2 hectares of land, which has the potential to be misused. Keywords: Crime Prevention, Forest and Land Fires, Police. date: 2025-02-25 date_type: published publisher: FAKULTAS HUKUM place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG citation: ZALZA, JUNIOR EDLA (2025) UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG. document_url: http://digilib.unila.ac.id/85790/1/ABSTRAK.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/85790/2/SKRIPSI%20FULL.pdf document_url: http://digilib.unila.ac.id/85790/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf