The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERANAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di SingkawangKalimantan Barat ke Taiwan)
Abstrak Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan UU NO.21 Th.2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang yang hangat mencuat salah satunya adalah perkawinan dengan pesanan ( mail order bride) antara perempuan warga negara Indonesia (WNI) dari Kota Singkawang-Kalimantan Barat dengan laki-laki warga Taiwan. Berdasarkan UU NO.7 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, pemerintah Indonesia melalui perwakilannya wajib melindungi WNI termasuk korban pengantin pesanan ini. Proses diplomasi dan perlindungan WNI terhambat karena tidak adanya perwakilan RI di Taiwan, sedangkan korban terus bertambah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran pemerintah dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, upaya perlindungan hukum serta hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif analitik. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Indonesia adalah melaksanakan ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kepres No. 88 Tahun 2002 tentang Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, PP No.9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan di tingkat pemerintah propinsi yaitu Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 7 Th. 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak. Berdasarkan peraturan tersebut peran yang dilakukan pemerintah untuk mencegah perdagangan orang diantaranya adanya hubungan dengan LSM untuk peningkatan kesadaran warga terhadap praktik perdagangan orang, menyiapkan konsep rencana tindakan nasional 2009-2013 mengenai perdagangan orang, memperketat kedatangan warga negara asing (WNA) ke Kalbar dan juga persyaratan perkawinan campuran yang lebih ketat, dan diseminasi informasi, sedangkan bentuk pemberantasannya adalah pembentukan gugus tugas anti perdagangan orang, adanya aksi rencana nasional untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak, dan adanya alur pusat terpadu. Upaya perlindungan hukum WNI di Taiwan secara de facto ditugaskan kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. KDEI berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia melakukan perlindungan hukum dengan cara pendekatan hukum, pendekatan kemanusiaan, dan juga politis, namun banyak kendala yang dihadapi pemerintah seperti tidak adanya hubungan diplomatik/pemerintahan Indonesia-Taiwan, segi internal korban, kepasifan aparat, minimnya dana, dan minimnya laporan korban. Pemerintah dan KDEI di Taipei diharapkan mampu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap WNI maupun korban perdagangan orang, melakukan penyuluhan dan sosialisasi, memaksimalkan perlindungan bagi korban, serta memberikan sanksi tegas yang berefek jera bagi pelaku. Kata kunci: Perlindungan, Mencegah dan Memberantas, Perdagangan Orang, Pengantin Pesanan ke Taiwan
PERANAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di SingkawangKalimantan Barat ke Taiwan) (File PDF)
PERANAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di SingkawangKalimantan Barat ke Taiwan) (Other)
HTML Summary of #8583 PERANAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di SingkawangKalimantan Barat ke Taiwan)