@misc{eprints85905,
           month = {Juni},
           title = {ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN

PADA PERKARA PENETAPAN TERSANGKA
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla)},
          author = {Perdana Bakri	 Rizki },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2024},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/85905/},
        abstract = {Praperadilan yang diatur dalam KUHAP menjamin perlindung HAM dan aparat
penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara konsekwen.
Lembaga praperadilan telah menciptakan mekanisme kontrol sebagai lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam
menjalankan tugasnya guna tercipta proses peradilan pidana yang baik.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim pada
putusan praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla dan bagaimanakah penegakan
hukum pada perkara praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di
lapangan dan data skunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan
penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan
Negeri Kalianda, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan
Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim pada putusan
praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla adalah pertimbangan yuridis, yang
didasarkan pada alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka oleh
Kejaksaan Negeri Lampung Selatan (Termohon), setelah dipelajari dan diteliti tidak
disertai dengan berita acara penyitaan dan dokumen yang dijadikan sebagai bukti
permulaan untuk menetapkan sebagai tersangka, bukti-bukti yang sudah ada juga
tidak dapat menunjukkan adanya audit resmi dari Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara (PKKN) yang dipersangkakan kepada pemohon, seharusnya hal
ini merupakan hal mendasar yang harus dimiliki secara formal oleh penyidik
sebagai landasan atau ancaman dalam proses penyidikan untuk membuktikan
adanya kerugian keuangan Negara. (2) Penegakan hukum pada perkara
praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Kla didasari pada penegakan hukum secara
Penal (Respresif) melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah;

Tahap Formulasi, setelah adanya formulasi pada putusan MK Nomor:21/PUU-
XII/2014 perkara praperadilan banyak mengalami perubahan misalnya penetapan

tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu sebagai tersangka/saksi (tanpa dimintai keterangan) dan jika penetapan tersangka tanpa didukung 2 (dua) alat bukti yang
sah maka status tersangka batal demi hukum. Tahap Aplikasi, dalam perkara ini
Hakim Pengadilan Negeri Kalianda hanya melaksanakan kewenangannya sebagai
lembaga praperadilan yang hanya berwenang untuk memeriksa perkasa secara
formil saja yang dalam perkara ini hakim memerikasa bukti permulaan yang
diberikan oleh termohon. Tahap Eksekusi, hakim melakukan eksekusi dalam
perkara praperadilan sebagai upaya sarana pengawasan secara horizontal demi
menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran di mana Hakim Pengadilan Negeri
Kalianda sudah mengeksekusi perkara praperadilan pemohon atau Tubagus Dana
Natadipraja dengan mengabulkan praperadilan pemohon.
Saran dalam penelitian ini (1) Diperlukan suatu peningkatan pengetahuan tentang
kemampuan hakim yang menangani perkara praperadilan khususnya perkara tindak
pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa guna menghindari multi
tafsir tentang praperadilan. (2) Diperlukan pedoman khusus yang di keluarkan oleh
Mahkamah Agung tentang penanganan perkara praperadilan berkaitan dengan
kasus tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana korupsi dana desa yang
dilakukan oleh kepala desa.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Praperadilan, Tindak Pidana Korupsi}
}