<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG"^^ . "Pemerintah Pusat telah menerbitkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga\r\nSatuan Regional (SHSR) sebagai amanat atas PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah sebagai standar dalam pelaksanaan belanja daerah. Dalam Perencanaan\r\nAPBD. Kepala Daerah harus menetapkan Standar Harga Satuan (SHS) Daerah yang menjadi\r\nstandar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Organisasi Perangkat\r\nDaerah (OPD). Namun pada pelaksanaannya, terjadi permasalahan dimana aspek\r\nperencanaan dan pelaksanaan APBD TA 2021 s.d. 2023 pada Pemerintah Daerah di wilayah\r\nProvinsi Lampung yang belum sepenuhnya sesuai SHSR. Permasalahan yang dibahas dalam\r\npenelitian ini adalah 1) penyebab Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung belum sepenuhnya\r\nmematuhi SHSR sebagai dasar perencanaan dan pedoman pelaksanaan APBD TA 2021 s.d.\r\n2023, 2) Implikasi Hukum atas pelaksanaan APBD yang tidak sesuai SHSR, dan 3) upaya\r\nyang telah dilaksanakan Inspektorat Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung dalam\r\nmenerapkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan memastikan kepatuhan atas penerapannya\r\ndalam pelaksanaan APBD TA 2021 s.d. 2023.\r\nMetode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data\r\nmenggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber\r\ndata lain yang relevan.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pemerintah daerah di Provinsi\r\nLampung dalam mematuhi SHSR sebagai dasar perencanaan dan pedoman pelaksanaan\r\nAPBD TA 2021, 2022 dan 2023 selain disebabkan oleh pengendalian internal yang kurang\r\nmemadai oleh masing-masing Pengguna Anggaran (PA) dalam melakukan pengendalian atas\r\npengelolaan keuangan pada OPD yang dipimpinnya, juga disebabkan oleh konflik norma\r\ndalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBD, serta kurang optimalnya pengawasan\r\nAPIP terhadap kepatuhan OPD dalam Penerapan SHSR dalam Pelaksanaan APBD TA 2021\r\ns.d. TA 2023. Implikasi hukum atas permasalahan ini adalah kelebihan pembayaran pada 16\r\npemerintah daerah di Provinsi Lampung sebesar Rp29.793.329.344,10, dan implikasi hukum\r\nberupa pemborosan keuangan daerah yang membebani keuangan daerah sebesar\r\nRp14.177.439.924,00. Upaya yang telah dilaksanakan Inspektorat Pemerintah Daerah Di\r\nProvinsi Lampung dalam memastikan kepatuhan atas penerapan SHSR pada pelaksanaan\r\nAPBD 2021 s.d. 2023 adalah dengan melakukan pengawasan melalui audit ketaatan dan\r\nmelakukan reviu atas SHS Daerah. Dalam pelaksanaannya, keduanya belum berjalan secara\r\noptimal dan efektif. Untuk itu diperlukan agar Inspektorat melakukan reviu atas SHS Daerah\r\nsecara komprehensif, menyeluruh, secara cermat dengan waktu pelaksanaan yang tepat.\r\nSelain itu, inspektorat dapat memberikan porsi lebih dalam PKPT Inspektorat pada audit\r\nketataatan OPD dengan menitikberatkan pada pemeriksaan belanja OPD yang terkait dengan\r\npenerapan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang SHSR. Serta peningkatan kualitas audit\r\nketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan fungsi pegawasan OPD, dengan peningkatan\r\nQuality assurance audit ketaatan/kepatuhan dengan menjaga independensi dan\r\nobjektivitas auditor dalam pelaksanaan audit serta pelaksanaan audit yang berlandaskan\r\nprofessionalisme.\r\nKata Kunci: Pengawasan, Audit Kepatuhan, SHSR, Inspektorat\r\n\r\nThe Indonesian Government has issued Presidential Decree Number 33 of 2020\r\nconcerning Regional Unit Price Standards (SHSR) as a mandate for Government\r\nRegulation Number 12 of 2019 as a standard for implementing regional spending. In\r\nAPBD Planning. The District Head must determine the Regional Unit Price Standard\r\n(SHS), which becomes the standard in preparing the Work Plan and Budget (RKA) for the\r\nOPD. However, in its implementation, problems occurred where aspects of planning and\r\nimplementation of the 2021 to 2023 APBD to Regional Governments in the Lampung\r\nProvince region that are not yet fully compliant with the SHSR. The problems discussed\r\nin this research are : 1) the reason why the Regional Governments in Lampung Province\r\nhas not fully complied with the SHSR as a basis for planning and implementation\r\nguidelines for the 2021 to 2023 APBD, 2) Legal Implications for implementing APBD that\r\ndoes not comply with SHSR, and 3) efforts that have been carried out by the Regional\r\nGovernment Inspectorate in Lampung Province in implementing Presidential Decree\r\nNumber 33 of 2020 and ensuring compliance with its implementation in the 2021 to 2023\r\nAPBD.\r\nThe research method used is normative juridical research. The data source uses secondary\r\ndata, such as laws and regulations, books and other relevant data sources.\r\nThe results of the research show that the disobedient of the regional government in\r\nLampung Province in complying with the SHSR as a basis for planning and implementing\r\nguidelines for the 2021, 2022 and 2023 APBD is caused by inadequate internal control by\r\neach Budget User (PA) in exercising control over financial management in The OPD that\r\nhe leads. It also caused by conflicting norms in the process of planning and implementing\r\nthe APBD. Besides, it also caused by the lack of optimal supervision by APIP regarding\r\nOPD compliance in the Implementation of SHSR in APBD 2021 to 2023. The legal\r\nimplications of this problem are excess payments to 16 regional governments in Lampung\r\nProvince amounting to IDR 29.793.329.344,10, and the legal implications in the form of\r\nwasteful regional finances that burden regional finances amounting to IDR\r\n14,177,439,924.00. Efforts that have been carried out by the Regional Government\r\nInspectorate in Lampung Province to ensure compliance with the implementation of SHSR\r\nin the implementation of the 2021 APBD to 2023 is by carrying out supervision through\r\ncompliance audits and conducting reviews of Regional SHS. In practice, both have not\r\nrun optimally and effectively. For this reason, it is necessary for the Inspectorate to carry\r\nout a review of the Regional SHS in a comprehensive, thorough, careful manner with\r\nappropriate implementation time. Besides, the inspectorate can provide a greater portion\r\nof the Inspectorate's PKPT in OPD compliance audits by focusing on auditing OPD\r\nexpenditure related to the implementation of Presidential Decree Number 33 of 2020\r\nconcerning SHSR. As well as improving the quality of compliance audits in the\r\nimplementation of the OPD monitoring function, by increasing the quality assurance of\r\ncompliance audit by maintaining auditor’s independence and objectivity in carrying out\r\naudits and carrying out audits based on professionalism.\r\nKeywords: Supervision, Compliance Audit, SHSR, Inspectorate"^^ . "2024-07-31" . . . . . "UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG"^^ . . . . . . . . . "Ardiansyah"^^ . "Ferdi"^^ . "Ardiansyah Ferdi"^^ . . . . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "Tesis Ferdi Ardiansyah (Abstrak Only) - Ferdi Syach.pdf"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "Tesis Ferdi Ardiansyah tanpa Bab Pembahasan - Ferdi Syach.pdf"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP\r\nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN\r\nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\n\r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #85988 \n\nPENGAWASAN KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP \nSTANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PELAKSANAAN \nANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \n \nDI PROVINSI LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .