The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos Di Kota Jakarta Pusat
Salah satu potensi pajak daerah yang ada di Kota Jakarta Pusat adalah Pajak Hotel terhadap rumah kos, pajak ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 7 tahun 2003, namun hingga tahun 2010 setidaknya masih sekitar 12.000 rumah kos yang tersebar di Kota Jakarta yang belum memiliki izin dan belum mendaftarkan usaha rumah kos nya ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga masih banyak para pemilik rumah kos yang belum menjadi wajib pajak dan membayar pajak atas usaha rumah kosnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta Pusat dan kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos. Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta pusat serta mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pemungutannya. Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel terhadap rumah kos di Kota Jakarta telah berjalan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya pajak terhadap rumah kos ini walaupun tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pajak Hotel hanya sekitar 1%, tapi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemungutannya adalah lokasi tempat usaha rumah kos yang terletak di daerah pemukiman padat, keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, menajemen pembukuan yang sederhana dan pengelakkan pajak yang dilakukan wajib pajak. Sebagai saran Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta hendaknya lebih memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kepada para wajib pajak dan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Perumahan, Kecamatan dan Kelurahan untuk bekerjasama dan membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak terhadap rumah kos tersebut. english One of the potential of existing local taxes in Jakarta City Center Hotel Tax to the boarding house, the tax imposed under the Jakarta Provincial Regulation No. 7 of 2003, but until 2010 at least still around 12,000 boarding houses scattered in the city that have not yet registered license and boarding business to the local government of Jakarta, so there are many boarding house owners who have not become tax payers and pay taxes on the business of his rented house. The problem in this thesis is how the implementation of tax collection for the hotel boarding house in Central Jakarta City and what the constraints faced by local governments in carrying out tax collection to a boarding house hotel. While the purpose of writing this essay is to investigate the implementation of tax collection for the hotel boarding house in Central Jakarta City and find out what the obstacles in the collection. In the discussion of this paper the authors use a normative and empirical approaches. The data obtained are the primary and secondary data. In order to collect data, the authors used two methods of data collection bibliography study and field study conducted by interview. Based on research results indicate that the implementation of tax collection for the hotel boarding house in the city has been running since 2007. In practice the tax on boarding houses, although not too Hotel Tax revenues contributed only about 1%, but continues to increase every year. Constraints faced by local governments in the collection is the location of boarding house business located in dense residential areas, limited human resources in the DKI Jakarta Provincial Tax Office, the management of simple bookkeeping and tax evasion conducted taxpayer. As a suggestion Jakarta Provincial Tax Office should pay more attention to efforts to encourage taxpayers to pay taxes, the taxpayers and society as well as other relevant parties such as the Ministry of Housing, District and Sub-District to cooperate and assist local governments in the implementation of tax collection for boarding houses.
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos Di Kota Jakarta Pusat (File PDF)
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos Di Kota Jakarta Pusat (Other)
HTML Summary of #86 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Rumah Kos Di Kota Jakarta Pusat
KZ Law of Nations