%A Yasiroh	 Naila 
%T KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUAL BELI
PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING)
%X Thrifting semakin populer di kalangan masyarakat sebagai alternatif untuk
memperoleh pakaian dengan harga terjangkau. Namun, dampak dari popularitas
thrifting ini tidak hanya terasa oleh konsumen, tetapi juga oleh industri tekstil dalam
negeri yang mengalami kesulitan untuk bersaing. Hingga saat ini, jual beli pakaian
bekas impor terus berlanjut dan masih dapat dijumpai di Kabupaten Pringsewu.
Demi melindungi industri tekstil dalam negeri, pemerintah telah menghibau
masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)
Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang
Bekas Dilarang Impor.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian
Bekas Impor? (2) Apa sajakah faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten
Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan data primer
dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan
studi lapangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan
Dilarang Impor di Kabupaten Pringsewu belum efektif dalam penerapannya karena
belum adanya pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
(2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan larangan jual beli pakaian
bekas impor adalah yaitu jual beli pakaian bekas impor telah menjadi budaya dalam
masyarakat.

Kata Kunci : Thrifting, Peraturan Menteri Perdagangan, Pringsewu

Thrifting is increasingly popular among the public as an alternative to obtaining
clothes at affordable prices. However, the impact of thrifting's popularity is not only
felt by consumers, but also by the domestic textile industry which is having difficulty
competing. Until now, buying and selling used imported clothes continues and can
still be found in Pringsewu Regency. In order to protect the domestic textile
industry, the government has appealed to the public by issuing Regulation of the
Minister of Trade (Permendag) Number 40 of 2022 concerning amendments to
Regulation of the Minister of Trade (Permendag) Number 18 of 2021 concerning
Goods Prohibited from Export and Used Goods Prohibited from Import.
The problems in this research are: (1) What is the Authority of the Pringsewu
Regency Government in Efforts to Handle the Buying and Selling of Imported Used
Clothing? (2) What are the inhibiting factors for the Pringsewu Regency
Government in its efforts to tackle the sale and purchase of imported used clothing?
This research uses juridical-empirical research methods with primary data and
secondary data and data collection using literature studies and field studies.
The results of this research show that: (1) Implementation of Minister of Trade
Regulation (Permendag) No. 40 of 2022 concerning Goods Prohibited from Export
and Prohibited Import in Pringsewu Regency has not been effective in its
implementation because there has been no supervision and guidance by the
Pringsewu Regency Government. (2) The inhibiting factor in implementing
regulations prohibiting the sale and purchase of imported used clothing is that
buying and selling imported used clothing has become a culture in society.

Keywords: Thrifting, Minister of Trade Regulation, Pringsewu
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints86005