<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n"^^ . "Salah satu hak mendasar yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional\r\ndan internasional adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti\r\nsebaliknya, yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Meskipun telah\r\ndiatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan\r\n\r\nlainnya, pelanggaran terhadap asas ini masih sering terjadi dalam\r\npraktik peradilan, terutama di tahap penyidikan. Kasus-kasus pelanggaran hak\r\ntersangka, seperti penyiksaan, penganiayaan, dan tindakan sewenang-wenang oleh\r\naparat penegak hukum, menunjukkan rendahnya pemenuhan hak atas peradilan\r\nyang adil di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini yaitu, pertama\r\nbagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam mewujudkan hak-hak\r\ntersangka pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan di Polda Lampung, dan\r\nkedua apasaja faktor-faktor penghambat dalam implementasi asas praduga tidak\r\nbersalah dalam mewujudkan hak-hak tersangka pada prioses pemeriksaan tingkat\r\npenyidikan di Polda Lampung. \r\n\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu yuridis normatif dan\r\nyuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancra dengan\r\nPenyidik Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Lampung, Advokat Kantor\r\nHukum Sopian Sitepu and Partners dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas\r\nHukum Unila. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara\r\ndan studi dokumen. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. \r\nHasil penelitian dan pembahasan, bahwa Implementasi asas praduga tidak\r\nbersalah dalam proses penyidikan di Polda Lampung telah diatur dalam KUHAP\r\ndan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, namun dalam praktiknya masih terdapat\r\npenyimpangan. Penyidik sering bertindak terburu-buru tanpa bukti yang cukup,\r\nyang berujung pada pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi tersangka.\r\nPenyalahgunaan wewenang serta kurangnya pengawasan menyebabkan\r\nketidakadilan dan merusak kredibilitas aparat penegak hukum. Berdasarkan\r\nPutusan MK No. 21/PUU-XII/2014, tindakan penggeledahan tanpa prosedur yang\r\nsah dapat diajukan dalam praperadilan untuk memberikan perlindungan hukum\r\nbagi tersangka. Hambatan utama dalam penerapan asas ini di Polda Lampung\r\nmeliputi beberapa faktor. Dari sisi penegak hukum, masih terdapat masalah dalam\r\nprofesionalisme dan independensi penyidik, serta tekanan opini publik yang\r\nsering mempengaruhi proses penyidikan. Dari segi sarana dan fasilitas,\r\nketerbatasan anggaran, kurangnya peralatan modern, serta infrastruktur yang\r\nbelum memadai menjadi kendala utama. Faktor masyarakat juga turut berperan, di\r\nmana rendahnya pemahaman mengenai hak-hak tersangka sering kali mendorong\r\naparat untuk bertindak represif. Selain itu, faktor budaya juga menjadi\r\npenghambat, karena masih ada kecenderungan untuk mengesampingkan asas\r\npraduga tidak bersalah demi mengejar hasil penyelidikan yang cepat tanpa\r\nmemperhatikan prosedur hukum yang berlaku.\r\n\r\nSaran dalam penelitian ini, penyidik perlu meningkatkan pengawasan baik secara\r\ninternal maupun eksternal, memastikan tindakan berdasarkan bukti yang cukup\r\ndengan prosedur hukum yang berlaku, serta membina pemahaman tentang asas\r\npraduga tidak bersalah sebagai standard hak asasi manusia. Optimalisasi sumber\r\ndaya dapat dilakukan dengan menambah jumlah serta meningkatkan kompetensi\r\npenyidik melalui pelatihan sistematis, penyesuaian anggaran, dan pemanfaatan\r\nteknologi. Selain itu, edukasi masyarakat dan reformasi budaya hukum harus\r\ndiperkuat untuk menegakkan keadilan substansif.\r\n\r\nKata Kunci: Asas Praduga Tidak Bersalah, Penyidikan, Hak-Hak\r\nTersangka.\r\nOne of the fundamental rights regulated in various national and international\r\nlegal instruments is the right to be considered innocent until proven otherwise,\r\nknown as the principle of the presumption of innocence. Although it has been\r\nregulated in the 1945 Constitution and various other laws and regulations,\r\nviolations of this principle still often occur in judicial practice, especially at the\r\ninvestigation stage. Cases of violations of suspects' rights, such as torture,\r\nmistreatment, and arbitrary actions by law enforcement officers, indicate the low\r\nfulfillment of the right to a fair trial in Indonesia. The formulation of the problem\r\nin this study is, first, how is the implementation of the presumption of innocence\r\nprinciple in realizing the rights of suspects in the investigation level examination\r\nprocess at the Lampung Regional Police, and second, what are the inhibiting\r\nfactors in the implementation of the presumption of innocence principle in\r\nrealizing the rights of suspects in the investigation level examination process at\r\nthe Lampung Regional Police.\r\n\r\nThis study uses a problem approach, namely normative juridical and empirical\r\njuridical. Data were obtained through literature studies and interviews with\r\nInvestigators of the General Criminal Investigation (Reskrimum) of the Lampung\r\nRegional Police, Advocates at the Sopian Sitepu and Partners Law Firm and\r\nLecturers at the Criminal Law Department of the Unila Faculty of Law. The data\r\ncollection procedure was carried out through interviews and document studies.\r\nThe data obtained were then analyzed qualitatively.\r\n\r\nThe results of the research and discussion, that the Implementation of the\r\npresumption of innocence principle in the investigation process at the Lampung\r\nRegional Police has been regulated in the Criminal Procedure Code and the\r\nChief of Police Regulation No. 8 of 2009, but in practice there are still\r\ndeviations.Investigators often act hastily without sufficient evidence, resulting in\r\nviolations of legal procedures and the suspect's human rights. Abuse of authority\r\nand lack of supervision cause injustice and damage the credibility of law\r\nenforcement officers. Based on Constitutional Court Decision No. 21/PUUXII/2014,\r\nsearches\r\nwithout\r\nlegal\r\nprocedures\r\ncan\r\nbe\r\nfiled\r\nin\r\na\r\npretrial\r\nmotion\r\nto\r\nprovide legal protection for the suspect. The main obstacles in implementing this\r\nprinciple at the Lampung Police include several factors. From the law\r\nenforcement side, there are still problems with the professionalism and\r\nindependence of investigators, as well as pressure from public opinion that often\r\ninfluences the investigation process. In terms of facilities and infrastructure,\r\nbudget constraints, lack of modern equipment, and inadequate infrastructure are\r\nthe main obstacles. Community factors also play a role, where low understanding\r\nof the suspect's rights often encourages officers to act repressively. In addition,\r\ncultural factors are also an obstacle, because there is still a tendency to ignore\r\nthe principle of the presumption of innocence in order to pursue fast investigation\r\nresults without paying attention to applicable legal procedures.\r\n\r\nSuggestions in this study, investigators need to improve supervision both\r\ninternally and externally, ensure actions based on sufficient evidence with\r\napplicable legal procedures, and foster an understanding of the presumption of\r\ninnocence as a human rights standard. Optimization of resources can be done by \r\nincreasing the number and improving the competence of investigators through \r\nsystematic training, budget adjustments, and utilization of technology. In addition,\r\npublic education and legal culture reform must be strengthened to uphold\r\nsubstantive justice.\r\n\r\nKeywords: Presumption of Innocence, Investigation, Suspect's Rights.\r\n"^^ . "2025-03-25" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "SIANTURI"^^ . "KRISTIANDY "^^ . "SIANTURI KRISTIANDY "^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (File PDF)"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM\r\nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES\r\nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN\r\n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #86068 \n\nIMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM \nMEWUJUDKAN HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES \nPEMERIKSAAN TINGKAT PENYIDIKAN \n(STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG) \n\n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .