<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA"^^ . "Abstrak\r\n\r\n\r\nPra peradilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP menuai banyak kritikan\r\ndari praktisi hukum. Di dalam prakteknya, ternyata pra peradilan kurang\r\nmemberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya tersangka dalam\r\nproses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah dan DPR telah\r\nmembuat suatu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara\r\nPidana (RUU KUHAP) yang salah satu isinya mengganti lembaga pra peradilan\r\ndengan Hakim Komisaris. Latar belakang yang mendasari munculnya Hakim\r\nKomisaris adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses\r\npemidanan dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara\r\npetugas penyidik dari instansi yang berbeda. Permasalahan dalam penelitian ini\r\nadalah Apakah alasan yang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim\r\nKomisaris dalam RUU KUHAP Tahun 2009? Dan Apakah akibat hukum dari\r\npenetapan dan putusan Hakim Komisaris tentang pelanggaran hak-hak tersangka\r\nselama tahap penyidikan dan upaya khusus yang dapat dilakukan apabila Hakim\r\nKomisaris berhalangan?\r\nPenelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif.\r\nyaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat dan menelaah\r\nkebijakan formulasi Hakim Komisaris yang diatur dalam RUU KUHAP Tahun\r\n2009 sebagai pengganti lembaga pra peradilan. Adapun data yang digunakan\r\ndalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan\r\npustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang\r\nkemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif guna mendapatkan suatu\r\nkesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari\r\npenelitian.\r\nBerdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Alasan\r\nyang menjadi dasar adanya kebijakan formulasi Hakim Komisasris dalam RUU\r\nKUHAP Tahun 2009 adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia\r\nkhususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses peradilan pidana terhadap\r\ntindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari\r\nterjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi\r\nyang berbeda. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka selama tahap\r\npenyidikan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 111 A yat (1) huruf (j)\r\nRUU KUHAP Tahun 2009, maka sebagai akibat hukumnya adalah penyidik dapat\r\ndikenakan sanksi yuridis dan sanksi khusus dari instansinya dan segera\r\nmemerintahkan pelepasan tahanan dalam kondisi aman. Upaya khusus yang dapat\r\ndilakukan apabila Hakim Komisaris berhalangan hadir atau tidak dapat\r\nmenjalankan tugasnya adalah staf ahli yang membantu kinerja Hakim Komisaris\r\ndapat meminta pertimbangan, petunjuk dan konsultasi hukum terhadap perkara\r\nyang akan diputus. Jadi pada dasarnya putusan itu sudah disusun oleh staf ahlinya,\r\ntinggal membaca putusan tersebut. Putusan tersebut dapat dibacakan oleh staf ahli\r\nataupun oleh wakil ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan dan prosedural\r\nyang berlaku.\r\nAdapun saran yang diberikan penulis yaitu diformulasikannya Hakim Komisaris\r\ndalam draft RUU KUHAP Tahun 2009 harus dapat meminimalisir mengenai\r\npelanggaran terhadap hak-hak tersangka di setiap tahap atau proses peradilan\r\npidana serta dapat meminimalisir mafia peradilan yang sangat dimungkinkan\r\nterjadi dalam praktek Pra Peradilan saat ini. Dalam hal ini dapat diminimalisir\r\noleh Hakim Komisaris, karena dalam Hakim Komisaris sudah ditunjuk hakim\r\nyang khusus menangani Pra Peradilan. Hakim dalam Pra Peradilan bersifat bebas\r\nakan tetapi Hakim dalam Hakim Komisaris sudah ditentukan hakim khusus yang\r\nakan memutus perkara yang diajukan. Adanya perbedaan pengaturan hakim antara\r\nhakim Pra Peradilan dengan Hakim Komisaris dapat mencegah praktek mafia\r\nperadilan"^^ . "2010-03-03" . . . . . . . . . . . "Digital Library"^^ . . . . . . . . "DWI NURAHMAN"^^ . "0642011153"^^ . "DWI NURAHMAN 0642011153"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "Abstrak.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "BAB I.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "BAB II.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "BAB III.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "BAB V.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "Daftar Isi Skripsi.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "Halaman Pengesahan & Persembahan.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (File PDF)"^^ . . . "Sanwacana.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM\r\nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG\r\nHUKUM ACARA PIDANA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #8608 \n\nANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI HAKIM KOMISARIS DALAM \nRANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG \nHUKUM ACARA PIDANA\n\n" . "text/html" . . . " " . .