The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TUGAS BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ASPEK GEOGRAFIS DAN ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
ASBTRAK Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baikdan sehat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, juga menerbitkan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, aman, serasi dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagai modal utama dalam pembangunan yang menyeluruh dan merata, oleh karena itu, BPMP sebelum mengeluarkan izin harus memperhatikan letak kondisi geografis dan lingkungan dalam pembangunan perumahan dalam bentuk rekomendasi perizinan dari BKPRD. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pembangunan perumahan dan pemukiman ditinjau dari aspek geografis dan lingkungan di kota Bandar Lampung sertafaktor penghambat dalam pembangunan perumahan dan pemukiman di kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan sedangkan data sekunder melalui studi pustaka. Analisis yang digunakan dengan cara analisis deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tugas BKPRD adalah menerbitkan surat rekomendasi pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan rekomendasi Dinas Instansi terkait dalam rangka penerbitan perizinan oleh BPMP. Pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan aspek geografis dan lingkungan, Dinas Tata Kota Kota menerbitkan surat rekomendasi seperti: kondisi ketinggian dan kelerengan tanah, aman dari bencana geologi, bebas pencemaran (air, udara, suara), topografi tidak berada di daerah konservasi dan resapan air. Akan tetapi, ada pembangunan sudah membangun setengahnya (50%) baru mengajukan izin di daerah yang tidak mendukung aspek geografis. Dalam rapat BKPRD, Pemerintah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya mengacu pada RTRW. Faktor penghambat pembangunan perumahan dan permukiman adalah keterbatasan lahan, rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah. Kata kunci : Perumahan dan Permukiman, Izin, Pemerintah ABSTRACT As contained in article 28H paragraph (1) of the Act of 1945 which reads every person has the right to live prosperous born and mind, residing and get a good and healthy living environment. In Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlements, mentions that the development of housing and settlement which decent, safe, harmonious and orderly is one of the basic human needs, therefore Agency of Capital Planting and Licensing before issuing a permit must notice of the geographical and environmental conditions in housing construction in the form of recommendations licensing from Agency Coordinating Arrangement Room Area. Issues that will be examined is how development housing and settlement reviewed of geographical aspect and environment aspect in Bandar Lampung city and the resistor factor in development housing and settlement in Bandar Lampung city. The research was basis conducted approach normative juridical and approach empirical juridical with using primary data and secondary data. The primary data obtained through field studies and secondary data through studies library. The analysis used by means of descriptive and qualitative analysis. Based on the research conducted, assignment of Agency Coordinating Arrangement Room Area is publish a letter of recommendation housing and settlement development based on agency relevant institutions in order to issuance to licensing by Agency of Capital Planting and Licensing. Housing and settlement based on geographical and environmental aspects of agency of arrange city publish a letter of recommendation such as: conditions of height and slope of the ground, the safe of geological disasters, pollution-free (water, the air, voice), topography is not reside conservation in areas and water catchment areas. However, there development which has build half (50%) new of propose permit in area which don't support the geographical aspects and its environment. In tightly Agency Coordinating Arrangement Room Area, the Government ignored legislations which apply and only refers to the spatial plan region. Factors inhibiting the development of housing and settlement is limitation farm, public economic conditions, the limited ability of the regional Government. Keywords: Housing and Settlement, Permit, Government
TUGAS BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ASPEK GEOGRAFIS DAN ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (File PDF)
TUGAS BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ASPEK GEOGRAFIS DAN ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Other)
HTML Summary of #8615 TUGAS BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BERDASARKAN ASPEK GEOGRAFIS DAN ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Hukum Pidana