@mastersthesis{eprints86421,
           month = {April},
           title = {KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) RESTITUSI
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {ALAM  SAPTORI BINTANG },
            year = {2025},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/86421/},
        abstract = {Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana (penal
policy) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan, dengan fokus
pada praktik yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Restitusi
sebagai bentuk pemulihan hak korban diharapkan dapat memberikan keadilan
restoratif bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.
Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kejaksaan, jaksa, serta analisis
dokumen yang relevan, seperti berkas perkara dan kebijakan terkait. Pendekatan
ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan restitusi
diterapkan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam
memberikan restitusi kepada korban, praktik implementasinya di Kejaksaan
Negeri Tulang Bawang masih menghadapi tantangan. Kendala hukum, seperti
ketidakjelasan prosedur restitusi untuk anak, serta faktor sosio-kultural, seperti
kurangnya pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya restitusi,
menjadi hambatan utama. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara aparat
penegak hukum terkait penerapan kebijakan restitusi.
Penelitian ini merekomendasikan perbaikan prosedur hukum terkait restitusi serta
peningkatan sosialisasi di kalangan masyarakat dan aparat hukum. Langkah ini
diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan restitusi yang lebih efektif
dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban kejahatan seksual.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Restitusi, Anak Korban, Tindak
Pidana Persetubuhan, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

This study aims to analyze the criminal law policy (penal policy) on restitution for
child victims of sexual offenses, focusing on its implementation at the Tulang
Bawang District Prosecutor's Office. Restitution, as a form of restoring victims'
rights, is expected to provide restorative justice for children who have become
victims of sexual crimes.
This research employs a qualitative approach with a case study method. Data
were collected through interviews with prosecution officials and the analysis of
relevant documents, such as case files and related policies. This approach aims to
gain a deep understanding of how restitution policies are implemented in cases of
sexual offenses against children.
The findings reveal that despite significant efforts to provide restitution to victims,
its implementation at the Tulang Bawang District Prosecutor's Office still faces
several challenges. Legal obstacles, such as unclear procedures governing
restitution for children, and socio-cultural factors, such as the lack of
understanding among the community and related parties about the importance of
restitution, are the primary barriers. Additionally, differing perceptions among
law enforcement officials regarding the application of restitution policies also
hinder its effectiveness.
This study recommends improving legal procedures related to restitution and
intensifying socialization efforts among the community and law enforcement
officials. These measures are expected to support the more effective
implementation of restitution policies and provide optimal protection for child
victims of sexual crimes.
Keywords: Criminal Law Policy, Restitution, Child Victims, Sexual Assault,
Tulang Bawang District Attorney?s Office.}
}