%0 Thesis
%9 Masters
%A RUSNI MAYANG ,  SARI  
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2025
%F eprints:86534
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%T DINAMIKA PENGATURAN PASAL PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF TANGGUNG JAWAB NEGARA DAN NEGARA HUKUM
%U http://digilib.unila.ac.id/86534/
%X Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dihidupkannya kembali delik penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 240 dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, yang substansinya memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam KUHP sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi perbandingan substansi antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP nasional ditinjau dari konsep Tanggung Jawab Negara, serta bagaimana pengaturan delik penghinaan terhadap pemerintah dipahami dalam kerangka teori Negara Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP nasional telah mengalami sejumlah pembaruan, namun substansi norma tersebut masih menunjukkan kesamaan dengan ketentuan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, baik dari sisi tujuan pengaturan, bentuk perbuatan, maupun media penyebaran. Secara normatif, ketentuan ini memenuhi bentuk tanggung jawab negara menurut Hans Kelsen dan Sugeng Istanto. Namun, dalam kerangka tripartite obligation, pengaturan ini belum sepenuhnya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berpendapat. Selain itu, pengaturan delik penghinaan dalam KUHP nasional juga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip negara hukum menurut pandangan Julius Stahl, maupun teori hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, karena masih berpotensi membatasi kebebasan berpendapat yang merupakan hak dasar warga negara.  Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Negara Hukum, Penghinaan Pemerintah, Tanggung Jawab Negara     This research is motivated by the reintroduction of the offense of insulting the government as regulated in Article 240 and Article 241 of the Indonesian Penal Code (KUHP) national version, the substance of which bears similarities to provisions in the previous Penal Code that were annulled by the Constitutional Court through Decision Number 013-022/PUU-IV/2006. The issues examined in this study include a substantive comparison between the Constitutional Court's decision and Article 240 and Article 241 of the national Penal Code, reviewed from the perspective of the State Responsibility concept, as well as how the regulation of the offense of insulting the government is understood within the framework of the Rule of Law theory. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches.   The findings of the study indicate that although Article 240 and Article 241 of the national Penal Code have undergone several revisions, the substance of these provisions still reflects similarities with the norms previously annulled by the Constitutional Court, both in terms of regulatory objectives, forms of action, and the means of dissemination. Normatively, these provisions meet the criteria of state responsibility as formulated by Hans Kelsen and Sugeng Istanto. However, within the framework of the tripartite obligation, these regulations have not fully respected, protected, and fulfilled the right to freedom of expression. Moreover, the regulation of the offense of insulting the government in the national Penal Code has yet to fully reflect the principles of the rule of law as theorized by Julius Stahl, nor the human rights theories articulated by John Locke and Jean-Jacques Rousseau, as it still holds the potential to excessively restrict freedom of expression, which is a fundamental right of citizens.  Keywords: Constitutional Court Decision, Defamation Against Government, Freedom of Expression, Rule of Law, State Responsibility.