@mastersthesis{eprints86540,
           month = {April},
           title = {PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERKAIT PEMALSUAN DATA OLEH DEBITUR DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN},
          school = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
          author = {Fatana Uly},
            year = {2025},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/86540/},
        abstract = {Perlindungan hukum bagi kreditur menjadi aspek krusial dalam transaksi pembiayaan konusumen, terutama ketika debitur melakukan pemalsuan data untuk memperoleh fasilitas kredit. Pemalsuan data dapat menimbulkan risiko kerugian bagi kreditur serta mengganggu stabilitas sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur terhadap pemalsuan data yang dilakukan oleh debitur dalam pembiayaan konsumen, bagaimana akibat hukum dari perjanjian yang didalamnya terdapat pemalsuan data, serta bagaimana upaya hukum bagi kreditur terhadap pemalsuan data oleh debitur pembiayaan konsumen.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan seperti undang-undang, buku, jurnal ataupun literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
Hasil dari penelitian tersebut perlindungan hukum bersifat preventif dalam hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pemalsuan data oleh debitur yakni dengan cara adanya regulasi yang diberikan oleh pemerintah, adanya sosialisasi oleh lembaga keuangan terkait, dan diadakannya uji tuntas. Selanjutnya ada perlindungan hukum secara represif yakni melibatkan lembaga peradilan dan penegakan hukum seperti pemberian sanksi perdata dan sanksi pidana. Selain dari itu akibat hukum terhadap perjanjian yang didalamnya terbukti adanya pemalsuan data yakni perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Serta upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur dengan cara penyelesaian sengketa melalui litigasi maupun non litigasi. 
}
}