title: PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HOTEL ANTARA PENGUSAHA    DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
creator: Muhammad , Al Hafidz
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 350 Administrasi publik dan ilmu militer
description: Perpajakan adalah perjanjian yang berdasarkan hukum. Karena pajak diperlukan  oleh negara untuk mendanai operasi pemerintah negara bagian, maka dibuatlah  perjanjian antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pajak yang sebenarnya  terdiri dari pungutan pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2009, yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, pajak pusat-yang  meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang  mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai-dikenakan oleh pemerintah  pusat pada PBB pedesaan dan perkotaan. Mereka percaya bahwa meskipun  mereka telah membayar untuk pajak mereka, mereka tidak menyadari adanya  keuntungan atau manfaat dari pemerintah. Selain itu, penggunaan pajak oleh  pemerintah dianggap tidak transparan. Salah satu metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dimana penelitian dilakukan  dengan memperhatikan sistem hukum yang ada di dalam peraturan  perundangundangan yang berlaku saat ini maupun yang telah diubah. Sifat  penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder yang  dituangkan melalui bahan kepustakaan, tertentu dengan wawancara yang  dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif serta dokumen, buku, dan peraturan  perundang-undangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa Pemilik hotel dan  pemerintah daerah Bandar Lampung menyelesaikan masalah mereka melalui  mediasi. Terdapat hambatan eksternal dan internal yang membuat penyelesaian  sengketa pajak menjadi sulit. Untuk menjaga keadilan pemungutan pajak,  sengketa pajak hotel harus diselesaikan. Jika ditangani dengan benar, prosedurnya  dapat diselesaikan dengan cepat, menguntungkan semua pihak, dan sesuai dengan  persyaratan hukum.  Kata Kunci: Sengketa Pajak, Mediasi, dan Kebijakan    ABSTRACT    SETTLEMENT OF HOTEL TAX DISPUTES BETWEEN ENTREPRENEURS    AND BANDAR LAMPUNG CITY GOVERNMENT    By  Muhammad Al Hafidz    Taxation is an agreement based on law. Since taxes are required by the state to  fund the operations of the state government, an agreement is made between the  President and the House of Representatives. Actual taxes consist of central and  local levies. According to Law No. 28/2009, which regulates local taxes and  retributions, central taxes-which include income tax, value-added tax, sales tax on  luxury goods, land and building tax, and stamp duty-are imposed by the central  government on rural and urban PBBs. They believe that although they have paid  for their taxes, they do not realize any benefits from the government. In addition,  the use of taxes by the government is perceived to be non-transparent. One of the  methods used in this research is a normative-empirical approach, where research  is conducted by paying attention to the legal system that exists in the current and  amended laws and regulations. The nature of descriptive research that uses  primary and secondary data sources as outlined through literature materials,  certain interviews as outlined in the form of qualitative analysis as well as  documents, books, and laws and regulations. The findings show that hotel owners  and the Bandar Lampung local government resolve their problems through  mediation. There are external and internal obstacles that make resolving tax  disputes difficult. To maintain the fairness of tax collection, hotel tax disputes  must be resolved. If handled properly, the procedure can be resolved quickly, in  favor of all parties, and in accordance with legal requirements..  Keywords: Tax Dispute, Mediation, and Policy
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2024-06-05
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/86662/1/ABSTRAK%20-%20Muhammad%20Al%20Hafidz.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/86662/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20Muhammad%20Al%20Hafidz.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/86662/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Muhammad%20Al%20Hafidz.pdf
identifier:   Muhammad , Al Hafidz  (2024) PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK HOTEL ANTARA PENGUSAHA DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERISTAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/86662/