%0 Generic
%A  ANJANI , EKA PUTERI
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2024
%F eprints:86731
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM  MENGATASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BBPOM DI    BANDAR LAMPUNG  
%U http://digilib.unila.ac.id/86731/
%X Pesatnya distribusi kosmetik menimbulkan permasalahan yaitu adanya penjualan  kosmetik ilegal di masyarakat. Pada saat melakukan inspeksi di tahun 2022,  BBPOM di Bandar Lampung mendapatkan sejumlah temuan kasus pelaku usaha  yang mengedarkan kosmetik ilegal yaitu sebanyak 35 kasus penjualan offline dan  294 kasus penjualan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai  pengimplementasian kebijakan perlindungan konsumen oleh BBPOM di Bandar  Lampung dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal. Metode penelitian yang  digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenalogis.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan  konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik ilegal oleh BBPOM di Bandar  Lampung belum berjalan dengan baik. Pada indikator standar dan tujuan kebijakan  terdapat hambatan yaitu adanya distributor kosmetik yang tidak memiliki NIB dan  mengedarkan kosmetik ilegal. Pada indikator sumber daya sudah mencukupi untuk  mengimplementasikan kebijakan perlindungan konsumen. Pada indikator  karakteristik agen pelaksana, BBPOM di Bandar Lampung memiliki pembagian  wewenang yang jelas dan memiliki sistem pelaporan kinerja yang sistematis. Pada  indikator disposisi pelaksana terdapat beberapa hambatan yaitu peredaran kosmetik  secara online, mudahnya membuka akun penjualan di marketplace sehingga sulit  melakukan pembinaan, dan kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan  kosmetik yang legal. Pada indikator komunikasi antar lembaga pelaksana, terdapat  hambatan yaitu ringannya hukuman pidana dan denda yang diperoleh terdakwa  penjual kosmetik ilegal dan masyarakat masih tertarik untuk membeli kosmetik  yang ilegal. Pada faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik terdapat hambatan  yaitu adanya stigma dalam masyarakat terkait kecantikan yaitu harus putih sehingga  mendorong minat beli terhadap kosmetik ilegal yang hasilnya instan dan harganya  murah.  Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan Konsumen, BPOM, Kosmetik    ABSTRACT    IMPLEMENTATION OF CONSUMER PROTECTION POLICY IN  OVERCOMING THE CIRCULATION OF ILLEGAL COSMETICS BY    BBPOM IN BANDAR LAMPUNG    By    ANJANI EKA PUTERI    The rapid distribution of cosmetics creates a problem, namely the sale of illegal  cosmetics in the community. When conducting inspections in 2022, BBPOM in  Bandar Lampung found a number of cases of business actors distributing illegal  cosmetics, namely 35 cases of offline sales and 294 cases of online sales. This  research aims to analyze the implementation of consumer protection policies by  BBPOM in Bandar Lampung in overcoming the circulation of illegal cosmetics.  The research method used is descriptive qualitative research with a  phenomenalogical approach. The results showed that the implementation of  consumer protection policies in overcoming the circulation of illegal cosmetics by  BBPOM in Bandar Lampung has not gone well. In the indicators of policy  standards and objectives, there are obstacles, namely the existence of cosmetic  distributors who do not have NIBs and distribute illegal cosmetics. The resource  indicators are sufficient to implement consumer protection policies. In the  implementing agent characteristics indicator, BBPOM in Bandar Lampung has a  clear division of authority and has a systematic performance reporting system. In  the implementing disposition indicator, there are several obstacles, namely the  circulation of cosmetics online, the ease of opening sales accounts in market places  making it difficult to provide guidance, and the lack of public awareness of using  legal cosmetics. On the indicator of communication between implementing  agencies, there are obstacles, namely the leniency of criminal penalties and fines  obtained by defendants who sell illegal cosmetics and the public is still interested  in buying illegal cosmetics. In the economic, social, and political environmental  factors, there are obstacles, namely the existence of a stigma in society regarding  beauty, which must be white, which encourages buying interest in illegal cosmetics  with instant results and low prices.    Keywords: Policy, Consumer Protection, BPOM, Cosmetics